Network
Keempat, Nasrul menyarankan kepada pemerintah agar kebijakan yang diambil tidak tumpang tindih.
"Terkadang pelaku UMKM di daerah tertentu ini kesulitan dan kebingungan atas kebijakan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinkron terutama dalam hal administrasi yang berbelit-belit," katanya.
Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 dan Pembagian Sembako, Ini yang Disasar BIN Banten
Nasrul pun menyarankan agar situasi tersebut bisa di siasati dengan sosialisasi yang maksimal dan masif terkait bantuan dan kebijakan pemerintah kepada asosiasi atau perkumpulan para pelaku UMKM.
Kelima, Nasrul menyoroti masalah kurangnya kemampuan para pelaku UMKM dalam menjalankan usaha melalui digital.
"Kalau kita melihat data tahun 2020 dari total 64,2 juta unit UMKM, hanya sekira 13 persen yang memanfaatkan teknologi digital dalam mengelola usahanya," tuturnya.
"Padahal pada kondisi pandemi dengan adanya keterbatasan berinteraksi secara langsung, inovasi usaha ke arah literasi digital merupakan hal yang mutlak dikuasai," ungkapnya.
Baca Juga: Sapu Bersih Laga Awal Olimpiade Tokyo 2020, Tim Bulu Tangkis Indonesia Cetak Sejarah
Dengan penguasaan literasi digital para pelaku usaha, meski banyakannya keterbatasan di masa pandemi, maka para pelaku usaha dapat survive di tengah keterpurukan ekonomi.
Terakhir, Nasrul menegaskan bahwa persoalan UMKM ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan memberikan bantuan tunai.
