Network
“Lalu dilakukan pengerukan sungai, waduk, yang kemudian menghasilkan lumpur disitu. Kemudian muncul yang biasa disebut tanah timbul, karena penimbunan lumpur di sana,” kata Anies Baswedan.
“Jadi pengerukan nya oleh pemerintah pengolahan lahannya oleh pemerintah dan pemanfaatannya untuk seluruh rakyat. Apalagi, program ini tidak mengganggu kegiatan nelayan, tidak menghalangi aliran sungai manapun menuju laut,” katanya.
Selain itu, sudah berlangsung selama 11 tahun hai lalu. Untuk memanfaatkan lahan yang sudah terbentuk itu, dia merinci ukurannya 20 hektar.
Anies Baswedan kemudian menjealskan bahwa Pemprov DKI Jakarta harus memberikan alas hukum untuk memenuhi syarat legal administratif. Untuk itulah, kemudian keputusan Gubernur nomor 237 Tahun 2020 dikeluarkan, sehingga tanah itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
“Ada pertanyaan bila yang dibutuhkan itu memang hanya lahan 20 hektar, kenapa pemberian izinnya seluas 155 hektar. Jadi begini. Pengerukan ini akan jalan terus,” ucapnya.
Pengerukan sungai dan waduk, kata dia, bahkan ke depan penggalian terowongan MRT tanahnya pun akan ditimbun di tempat itu.
“Karena itulah ada kajiannya, dan dari hasil kajian AMDAL di lokasi yang dibutuhkan adalah sebesar 155 hektar 120 hektar di sisi Timur, 35 hektar di sisi barat, yang juga disediakan kawasan,” katanya.
“Nantinya, akan bersebelahan dengan stasiun MRT di Ancol. Jadi apa yang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta, kemudian BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini adalah Pembangunan Jaya Ancol, adalah untuk melindungi Warga Jakarta dari bahaya banjir,” paparnya.
Selain itu, kegiatan perluasan itu bukan dipakai untuk kepentingan eksklusif atau sekedar komersial. Akan tetapi, justru manfaat dari lumpur hasil kerukan itu jadi lahan yang dipakai sebanyak-banyaknya untuk manfaat masyarakat di Jakarta.***
