Network
Mendagri merinci, proses verifikasi dilakukan secara berlapis, mulai dari memeriksa laporan yang yang disampaikan daerah.
Termasuk, salah satunya terkait kesesuaian jabatan dan nomenklatur dari ASN.
Di lain sisi, hal ini juga didasarkan dari pertimbangan dari Kemenkeu.
Mendagri mengatakan, pihaknya tidak berani mengeluarkan persetujuan sebelum proses verifikasi berjalan dengan benar dan sesuai ketentuan.
Mendagri menegaskan kepada jajarannya agar berhati-hati dalam melakukan verifikasi atas laporan dari Pemda.
Dirinya meminta agar jajarannya membantu kelancaran proses persetujuan tersebut.
Selain itu, juga menghindari penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas.
Mendagri juga tak segan untuk menindak tegas pihak-pihak yang menyalahi aturan.
Hal hampir senada dikatakan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni.
Dia menjelaskan, persetujuan terkait TPP ASN telah diberikan, setelah melalui proses panjang.
