Network
KABAR BANTEN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) mencatat, sebanyak 1.400 tempat pemungutan suara (TPS) di sejumlah daerah di Indonesia melakukan pemungutan suara ulang (PSU).
Hal itu diakibatkan sejumlah faktor, terutama kelalaian petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dan bimbingan teknis (Bimtek) ke depan akan dievaluasi.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, terdapat 1.400 TPS di seluruh Indonesia yang melakukan PSU.
Baca Juga: Kelalaian KPPS, KPU Kota Serang Lakukan Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS
Rata-rata diakibatkan karena adanya beberapa pelanggaran atau kelalaian dari petugas KPPS.
Seperti membiarkan pemilih yang bukan berdomisili di lokasi sekitar TPS melakukan pencoblosan.
"1.400 PSU di seluruh Indonesia, didominasi oleh adanya pemilih yang memilih namun bukan berdomisili di tempat yang bersangkutan. Surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, kemudian ada pemilih lebih dari satu kali mencoblos," katanya, usai meninjau TPS 01 di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Rabu 21 Februari 2024.
Akibat kelalaian para petugas KPPS tersebut, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya, sehingga tidak terulang kembali ketika nanti pelaksanaan pemungutan maupun penghitungan suara di masing-masing TPS.
"Evaluasinya tentu, berkaitan dengan bimbingan teknis (Bimtek) baik dari Bawaslu maupun KPU harus lebih baik lagi. Karena seharusnya, ini bisa diantisipasi lebih awal," ujarnya.
Termasuk sejumlah temuan dan pelanggaran baik selama tahapan pemilihan umum maupun pelaksanaan pencoblosan atau pemungutan serta penghitungan suara.
"Masih terus kami tindaklanjuti, dan ada proses pidana masih berjalan, termasuk (Pelanggaran) administrasi," tuturnya.
Saat ini, Bawaslu RI mencatat, terdapat sekitar 6.800 temuan dan aduan yang ditemukan di lapangan dengan kategori pelanggaran administrasi, yang tertukar surat suara.
"Kemudian, ada dugaan intimidasi sekitar seribu TPS. Tapi didominasi ada suara keras dan ada pemukulan (Hingga) masuk rumah sakit, dan saat ini sedang dalam proses," ucapnya.
Menurut dia, sejauh ini mengenai rekapitulasi berjenjang secara manual tidak terkendala apapun dan masih terus berlanjut sesuai dengan penghitungan serta proses di lapangan.
Sehingga, tidak bergantung pada sistem informasi rekapitulasi pilkada (Sirekap). "Tidak ada masalah. Karena rekapitulasi berjenjang masih berjalan, dan manual saja. Kalau Sirekap itu hanya alat bantu," ujarnya.
Dia pun menegaskan tidak adanya penundaan mengenai penghitungan suara baik di daerah maupun di pusat.
Bahkan, apabila ada penundaan, Bawaslu RI akan memberikan rekomendasi untuk tetap dilanjutkan.
"Seharusnya tidak ada penundaan. Kalaupun ada, kami akan rekomendasikan agar tetap lanjut," tuturnya.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang Hanifa mengatakan, di Kota Serang terdapat empat TPS yang melaksanakan PSU, namun baru dua TPS yang dilaksanakan.
Baca Juga: 4 TPS di Kota Serang Direkomendasikan Hitung Suara Ulang karena Ditemukan Pelanggaran
Yakni, di TPS 01 Banjarsari dengan jumlah pemilih sebanyak 292 orang, dan TPS 24 Kelurahan Sepang 297 orang.
Sisanya di TPS 07 Kelurahan Kemanisan, dan TPS 21 Kelurahan Bendung akan dilaksnakan pada Sabtu 24 Februari 2024 mendatang.
"Memang ada kelalaian dari petutas KPPS yang tidak menandatangani surat suara, sehingga suara menjadi tidak sah. Kemudian, ada juga KPPS yang tidak paham dan membiarkan daftar pemilih khusus (DPK) mencoblos di TPS yang bukan tempatnya," ujarnya.***
