Network
PANDEGLANG, (KB).- Beredar video diduga berbau kampanye terhadap salah seorang bakal calon bupati dari petahana (Irna Narulita) pada Pilkada Pandeglang 2020 yang dimobilisasi oleh oknum Kades Palurahan, Kecamatan Kadohejo, Kabupaten Pandeglang. Video yang sempat viral di sejumlah WhatsApp tersebut terjadi pada Rabu (4/3/2020).
Menurut informasi, video tersebut memuat tayangan ibu-ibu sedang menerima bantuan program sembako. Hingga kemarin sore, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pandeglang sudah mengantongi alat bukti berupa video tersebut.
Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada mengaku menyimpan salinan video tersebut. Dia mendesak Bawaslu Pandeglang dan aparat penegak hukum untuk mengambil langkah konkret dan menindak oknum Kepala desa (Kades) Palurahan, Kecamatan Kaduhejo.
Sebab, tindakan pembuatan video itu berbau kampanye mendukung salah satu bakal calon kepala daerah di Pandeglang. Apalagi video itu memuat tayangan program sembako yang diklaim program salah satu kepala daerah di Pandeglang.
Selain itu, Uday Suhada meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN) untuk proaktif menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran. Hal itu penting agar memberikan efek jera kepada siapapun kades dan ASN yang melakukan hal tidak terpuji semacam itu.
"Inilah ulah salah seorang oknum kades berlebihan yang memalukan sekaligus memuakkan. Kades Palurahan Kecamatan Kaduhejo, Didi dengan gagahnya membuat video dan membimbing ibu-ibu warga setempat penerima sembako untuk menyatakan dukungan kepada Irna Narulita melanjutkan dua periode menjadi Bupati Pandeglang. Jika ingin cari muka bukan begitu caranya," kata Direktur Eksekutif ALIPP kepada Kabar Banten, Kamis (5/3/2020).
Ia mengatakan, begitu pula video yang diunggah di akun facebook yang menggambarkan betapa Ibu Sehati di Desa Dahu, Kecamatan Cikedal digiring oleh beberapa oknum ASN berseragam untuk mengucapkan terima kasih kepada Irna Narulita atas bantuan PKH.
"Ingat, program sembako adalah program pemerintah pusat bukan program Bupati Irna Narulita Dimyati). Program APBN ini namanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang nilai masing-masing penerima manfaatnya sebesar Rp 150.000 dalam bentuk barang (beras, telur dan lain-lain)," ujarnya.
Begitu juga Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemerintah pusat. Akan tetapi, dikatakan Uday, para oknum ASN yang membuat video itu benar-benar menunjukkan kedunguannya.
"Mereka membuat skenario, membodohi rakyat dan mengklaim bahwa PKH seolah-olah adalah program dari Irna yang miskin prestasi selama 4 tahun terakhir ini," ucapnya.
Menurut Uday, video-video semacam ini merupakan bentuk kedunguan oknum Kades dan ASN yang sudah masuk ke ranah pidana. Karena, sudah diatur pada Pasal 70 UU nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada dan Peraturan KPU Pasal 66 Ayat 2 Huruf c tentang Pilkada.
"Diperkuat oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu. Para Kades yang terlibat dalam politik praktis itu masuk pelanggaran pidana," tuturnya.
Bukan kampanye
Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita menganggap itu bukan hal yang berbau politik, namun lebih kepada ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.
”Kita anggap itu tidak berlebihan, tetapi memang konteksnya tidak untuk kampanye. Kami berharap mereka mengawal program itu agar tepat sasaran dan tepat kualitas serta tepat jumlah, tertib administrasi dan sebagainya,” katanya.
Irna mengatakan, soal yang bersifat dukung-mendukung dalam video tersebut tidak terulang lagi.
”Saya harap hal tersebut jangan terulang kembali. Hal yang sifatnya dan bentuknya lebih kepada dukung-mendukung, tetapi harus lebih kepada program ini lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang Ade Mulyadi mengatakan, komisioner Bawaslu sedang menyelidiki video yang beredar tersebut. Penyelidikan untuk mengetahui apakah isi video itu terdapat pelanggaran atau tidak terkait dengan netralitas ASN.
”Kami memang menerima kiriman video tersebut dan langsung ke Panwas Kaduhejo. Kami melakukan penelusuran kebenaran video tersebut dan kami menganggap video tersebut merupakan informasi awal,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Mandalasari Yudi, mengaku membuat video tersebut sebagai bentuk ucapan terima kasih saja, bukan untuk kampanye.
”Itu mah hanya ucapan terima kasih saja, karena di desa kami masih membutuhkan program itu. Adapun semacam PKH, BPJS itu juga sama kami hanya mengucapkan terima kasih, tidak ada unsur kampanye dua periode,” tuturnya. (Ade Taufik/EM)*
