Network
PANDEGLANG, (KB).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang menyatakan untuk penyelenggaraan Pilkada Pandeglang 2020 masih kekurangan anggaran sekitar Rp 34 miliar.
Anggakaran tersebut tidak saja untuk kebutuhan biaya penyelenggara pemilu karena penambahan TPS. Tetapi juga untuk pengadaan alat pelindung diri atau APD, karena dampak pandemi Covid-19.
"Kami memprediksi akan ada penambahan 259 TPS, otomatis panitia juga bertambah. Jadi masih butuh anggaran Rp 34 miliar, termasuk untuk pengadaan APD Covid-19 seperti masker, cairan pencuci tangan dan disinfektan," kata Ketua KPU Pandeglang Ahmad Suja'i kepada Kabar Banten, Ahad (7/6/2020).
Ia menjelaskan, terkait kekurangan kebutuhan anggaran sudah dibahas ada rapat dengar pendapat antara Komisi dua DPR RI dengan pemerintah yaitu Kemendagri.Hasilnya disepakati bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada rabu 9 desember 2020. Keputusan tersebut juga diatur dalam Perppu Nomor 2 tahun 2020 dalam pasal 201 A, dengan catatan tetap menjalankan protokol kesehatan.
"APD untuk penyelengara pemilu di tingkat KPU mulai komisiomer sampai staf sekretariat sudah 40 orang, tingkat kecamatan 8 orang dikali 35 kecamatan, kemudian petugas PPK dan sekretariatnya, PPS dan sekretariatnya 6 orang per desa. Jadi diperkirakan sekitar 2000 orang yang harus difasilitasi AP, ditambah KPPS. Jadi sudah pasti kekurangan anggaran," ujar Suja'i.
Sujai menilai untuk penambahan anggaran tersebut diprediksi akan bantu oleh APBN, karena untuk Pilkada Pandeglang akan menambah jumlah TPS dengan tingkat pemiih 500 orang per TPS.
"Soal penambahan TPS, kalau melihat angka jumlah pemilih yang sudah dipetakan menempati 1983 TPS, namun pasca RDP kemarin ada rencana setiap TPS terdiri dari 500 pemilih," ujarnya.
Selain penambahan jumlah TPS, kata Suja'i, KPU juga akan melakukan restrukturisasi anggaran. Sebab akan ada beberapa kegiatan yang dihapuskan dan tidak bisa dilaksanakan di tengah new normal.
"Kita estimasikan sementara ada penambahan 259 TPS dan itu mebutuhkan tambahan anggaran.Tetapi untuk masalah TPS dalam waktu dekat akan mencoba melakukan restrukturisasi rencana biaya anggaran. Nanti akan kita sisir kegiatan mana yang tidak mungkin dilaksanakan pada masa pandemi ,karena banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di new normal," ujarnya. (AT)*
