Network
KABAR BANTEN - Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) merilis aturan baru dalam penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.
Sesuai dengan surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022 dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek Suharti mengatakan,
penyesuaian aturan telah melalui pembahasan lintas sektor dengan mempertimbangkan hasil penilaian situasi pandemi Covid-19 terkini dengan melibatkan para pakar pendidikan dan epidemiolog.
Baca Juga: Ekstrakurikuler, Tertuang dalam Peraturan Mendikbud, Begini Tujuannya
"SKB Empat Menteri yang terbaru menjadi acuan untuk Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PTM. Pemerintah daerah tidak diperkenankan menambahkan pengaturan atau persyaratan lain," kata Suharti dikutip kabarbanten.pikiran-rakyat.com dari laman kemdikbud.go.id.
Suharti mengatakan, bagi satuan pendidikan yang berada pada PPKM Level 1 dan Level 2 dengan capaian vaksinasi Pendidik Tenaga Kependidikan di atas 80 persen dan lanjut usia atau lansia di atas 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka 100 persen setiap hari dengan Jam Pembelajaran sesuai kurikulum.
"Bagi satuan pendidikan yang capaian vaksinasi Pendidik Tenaga Kependidikan di bawah 80 persen dan lansia di bawah 60 persen juga diwajibkan menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka 100 persen setiap hari dengan durasi pembelajaran paling sedikit 6 JP," ujarnya.
Ia mengatakan, bagi satuan pendidikan yang berada di wilayah PPKM level 3 dengan capaian vaksinasi Pendidik Tenaga Kependidikan di atas 80 persen dan lansia di atas 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan JP sesuai kurikulum.
"Bagi satuan pendidikan yang capaian vaksinasi Pendidik Tenaga Kependidikan di bawah 80 persen dan lansia di bawah 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 50 persen setiap hari secara bergantian dengan moda pembelajaran campuran maksimal 6 JP," ucapnya.
Suharti menjelaskan, satuan pendidikan yang berada pada daerah khusus berdasarkan kondisi geografis terpencil sesuai dengan Kepmendikbudristek Nomor 160/P/2021, juga dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara penuh atau 100 persen dengan kapasitas peserta didik seratus persen.
"Selain pembelajaran tatap muka ada perubahan aktivitas seperti kembali dilaksanakannya kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga dengan ketentuan aktivitas dilakukan di luar ruangan atau ruang terbuka," tuturnya.
Selain itu, ia mengatakan, kantin kembali dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 75 persen untuk PPKM Level 1, 2 dan 3 dan 50 persen bagi satuan pendidikan di PPKM level 4. Pengelolaan kantin dilaksanakan sesuai dengan kriteria kantin sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
"Karena tidak semua anak bisa membawa bekal dari rumah, maka kita berikan izin agar kantin sekolah dapat kembali beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan," ujarnya.
Ia meminta kepada Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran dan melakukan surveilans epidemiologis.
Baca Juga: Beasiswa Pendidikan Indonesia Calon Guru SMK Sudah Dibuka, Ini Persyaratannya
"Pelanggaran protokol kesehatan pada saat pembelajaran tatap muka berlangsung dapat diberikan sanksi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya.
"Apabila ditemukan kasus positif terkonfirmasi lebih dari 5 persen dan terjadi klaster penularan, maka PTM dapat dihentikan sementara sekurang-kurangnya 10x24 jam," katanya.***
