KABAR BANTEN - Wali Kota Serang Syafrudin mengungkap penyebab banjir dan longsor yang terjadi di beberapa titik di Kota Serang pada Rabu 3 Februari 2021.
Syafrudin mengatakan, berdasarkan penelusurannya bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang, banjir di beberapa perumahan diakibatkan adanya pembangunan di sempadan sungai, sehingga aliran sungai menyempit.
"Kali itu ada bantarannya, jangan sampai dibangun oleh masyarakat. Kemudian para developer jangan menjual tanah bantaran, karena itu adalah tanah negara sebagai pengaman jalannya air. Jadi kalau ada rumah malah menimbulkan masalah seperti ini (banjir). Bantaran ini jangan dijadikan apa-apa, malah harus dibangun pohon besar," kata Syafrudin, Kamis 4 Februari 2021.
Baca Juga: Kisah Mencekam Korban Banjir Kota Serang, tak Sempat Selamatkan Harta Bendanya, Hanya Tersisa HP
Syafrudin mengatakan akan mengevaluasi beberapa pengembang terkait pembangunan rumah di dekat sempadan sungai.
"Saya juga akan menginstruksikan camat dan lurah untuk melarang perumahan yang mengurus izin untuk membangun di sempadan kali, harus diawasi ketat pastinya," ujar dia.
Dia menekankan kepada seluruh pengembang perumahan untuk tidak menjual dan membangun rumah di sempadan sungai, seperti yang banyak ditemukan.
Baca Juga: Kota Serang Dikepung Banjir, Ketinggian Air Hingga Sepinggang Orang Dewasa
"Jadi buat developer juga jangan menjual sempadan kali atau sungai, karena itu tanah negara. Jangan diperjualbelikan, sekali lagi saya tekankan itu," ucapnya.
Selain itu, banjir yang terjadi juga akibat jebolnya tembok penahan tanah (TPT) yang ada di bantaran sungai.
Sehingga air yang seharusnya mengalir masuk ke permukiman warga di Ranau Estate, dan tidak bisa menampung air.
"Kemudian adanya penyempitan aliran sungai, ini juga yang mempengaruhi. Tapi ini menjadi tanggung jawab kami, dan akan segera dinormalisasi," tuturnya.
Untuk antisipasi terjadinya banjir susulan, Pemkot Serang akan segera melakukan penanganan dengan membuat saluran air dan bronjong.
"Karena tadi saluran dari warga itu turun langsung ke tanah, tanpa ada drainase. Kemudian kami juga akan mengusulkan untuk membuat bronjong, mudah-mudahan tahun ini sudah ada langkah. Kami juga akan membuat drainase di perumahan-perumahan," ucap dia.
Kepala DPUPR Kota Serang M Ridwan mengatakan, ada batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan.
"Iya, itu ada aturannya, baik sungai kecil maupun sungai besar. Batas sempadan itu ada yang lima meter, ada yang 15 meter dan ada yang 25 meter, dan itu yang tidak boleh dibangun," katanya.
Mengenai penyebab banjir di Citra Gading, Komplek Untirta dan beberapa titik lainnya, menurutnya masih satu rangkaian.
"Pertama memang karena debitnya (air) besar, kemudian air kiriman, dan kesadaran masyarakat yang masih kurang. Karena di lapangan banyak terjadi sedimentasi, sampah, dan bulma, itu yang akan kami kerjakan tahun ini," ucapnya.
Ridwan mengungkapkan, PUPR telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan banjir sebesar Rp 3 miliar sampai Rp 5 miliar.
"Anggaran itu untuk perawatan dan pemeliharaan, serta beberapa titik pembangunan. Jadi sementara ini kami menganggarkan terbatas sekitar Rp 3 sampai dengan Rp 5 miliar dulu," tuturnya.***