KABAR BANTEN - Para pedagang keliling yang termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM, makin terjepit dengan situasi pandemic Covid-19. Padahal, perhatian pemerintah melalui bantuan permodalan bagi pelaku UMKM cukup besar.
Perhatian pemerintah, di antaranya dnegan menyiapkan dua program bantuan untuk UMKM terdampak covid-19. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp3,4 juta dari Kemensos, yang diantaranya diperuntukan bagi kelontong, kuliner, dan pedagang.
Dikutip KabarBanten.com dari Indonesia.go.id, Kemensos mulai Januri 2021 menyalurkan bantuan modal kewirausahaan sosial yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan (KPM PKH).
Baca Juga: Krisis Air Bersih di NTT, Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Komitmen Berikan Solusi
Meski demikian, para pedagang mengaku permasalahan yang dihadapinya kini bukan soal permodalan. Akan tetapi, mereka kehilangan lapak jualan atau tempat mangkal yang selama ini menjadi potensi keuntungan dari jualannya.
Baca Juga: Cara Mudah Mengenali Aura dalam Diri Manusia, Cukup dengan Usap Bagian Anggota Badan Ini
Potensi pasar yang selama ini menopang usaha mereka, di antaranya sekolahan, perkantoran, hingga pusat-pusat keramaian. Namun dengan kondisi pandemi Covid-19, tempat-tempat andalan bagi usaha mereka tersebut ditutup sementara dan banyak pegawai yang bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).
“Ada modal juga mau jualan dimana, wong sekolah pada tutup. Tempat-tempat rame udah gak ada, keliling juga pada takut keluar. Sekarang jualan sepi. Neh dari pagi, dagangan amsih banyak. Tuh yang lain juga begitu,” kata seorang pedagang pempek keliling di Kota Serang, Jajang.
Baca Juga: Dalam Sehari, Dua Pesawat Jatuh di 2 Lokasi Berbeda
Hal hampir serupa dialami Cucu, pedagang batagor yang biasa mangkal di sekolahan. Dari pagi hingga sore hari, Cucu mengaku jualannya habis hanya mangkal di sekolahan. Akan tetapi, kini sekolah ditutup akibat pandemi Covid-19.
“Mau cari tempat lain dimana, semua sekolah tutup. Kampus-kampus juga sama, yang rame-rame gak boleh. Kemarin susah modal, sekarang susah dijual karena dimana-mana sepi gak boleh ada keramaian,” katanya.
Baca Juga: Dicari-cari Netizen Hingga Trending di Twitter, Anies Baswedan Beri Jawaban dengan Postingan Ini
Dari penuturan Cucu, juga terungkap bahwa pedagang sekuteng banyak yang berhenti berjualan karena sepi. “Bisanya kan musim hujan gini banyak nyari. Tapi kata mereka (pedagang sekuteng), hujannya parah malah gak ada orang yang keluar rumah,” katanya.
Namun menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menilai program bantuan dari pemerintah bagi pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19 sangatlah efektif untuk membangkitkan sektor tersebut.
Baca Juga: Siap-siap Pilkades di Kabupaten Serang Akan Dimulai, Plh Bupati Tekankan Hal Ini ke Diskominfosatik
Terkait pengawasan terhadap bantuan tersebut, apakah tepat sasaran dan tepat penggunaan, Aria Bima menekankan bahwa integrasi data dan big data menjadi kendala yang sulit. Dirinya juga mengingatkan agar Kementerian Koperasi dan UKM membuat suatu skema pendanaan agar tidak terjadi overlapping atau tumpang tindih dengan program pemerintah lainnya.
“Integrasi data dari UMKM, tadi yang saya tekankan, model big data memang sangat sulit, maka (terapkan) integrasi data. Jangan sampai mereka terima LPDB, juga terima KUR, atau juga terima permodalan madani. Inilah yang penting, maka Kementerian Koperasi dan UKM harus bisa betul-betul membuat suatu pendataan supaya tidak terjadi tumpang tindih,” tutur Bima, dikutip dari dpr.ri.go.id.
Baca Juga: Heboh! Sepeda Masuk Daftar Harta Wajib Dilaporkan dalam SPT Tahunan, Begini Reaksi Netizen
Hal hampir senada dikatakan Anggota Komisi VI DPR RI Mohamad Toha, yang menegaskan perlunya pengawasan dari pemerintah daerah. Pemda, kata dia, dapat mengkonsolidasikan dengan RT/RW atau kepala desa agar bantuan tersebut tepat penggunaan juga tepat sasaran.
“Mengingat, bantuan bagi pelaku UMKM yang diberikan melalui Kementerian Koperasi UKM ini sudah berjalan sehinga butuh pengawasan,” katanya.***