SERANG, (KB).- Pemprov Banten tak mengetahui secara rinci data penerima manfaat program kartu prakerja yang digulirkan oleh pemerintah pusat. Sebab, data itu tak pernah ditembuskan sehingga Pemprov Banten kesulitan untuk memantau sejauh mana perkembangan pelaksanaannya di Banten.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan, jumlah warga Banten yang mengikuti program kartu pra kerja tercatat mencapai 26.188 orang. Namun demikian, dia tak mengetahui daftar nama penerima manfaatnya.
"Saat ini satu nama pun belum kami tau warga Banten itu siapa yang menerima manfaat itu. Makanya kami minta ke Menko (Perekonomian) buat surat, nama-nama yang menerima manfaat itu siapa saja," katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengetahui nama-nama penerima manfaat kartu pra kerja untuk dasar melakukan monitoring. Saat pandemi Covid-19, pihaknya telah mendata karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun yang dirumahkan. Jumlah yang mendaftar tak kurang dari 9.000 orang.
Akan tetapi, saat peluncuran kartu prakerja pendaftaran dilakukan secara mandiri. Akhirnya dia tak mengetahui nama-nama yang masuk penerima manfaatnya.
"Apa data yang kita kirimkan atau memang mereka mendaftar secara mandiri," ujarnya.
Ia menjelaskan, data penerima manfaat dibutuhkan untuk dicocokkan dengan data karyawan yang terkena PHK dan dirumahkan.
"Bagaimana kalau enggak dikasih tahu. Nama penerima manfaat sudah disampaikan oleh Kemenko tapi itu orang-orangnya siapa enggak tahu juga. Kami kan perlu, yang di-PHK cuma 18.597 orang dirumahkan ada hampir 30.000. Yang mana nih (yang masuk penerima manfaat), kami kan enggak ngerti," tuturnya.
Informasi yang diperolehnya, setiap penerima manfaat kartu prakerja mendapatkan Rp 3,55 juta selama tiga bulan. Rinciannya Rp 1 juta untuk pelatihan dan tidak bisa dicairkan sementara sisanya Rp 2,55 juta untuk insentif.
"Terakhir (pencairan) di Mei, mungkin saat ini dihentikan sementara. Tahap 2 atau 3 saya enggak ngerti. (Kenapa dihentikan) enggak tahu tanya KPK saja," ujarnya.
Plt Kabiro Bina Perekonomian Ahmad Saukani mengatakan, Pemprov Banten mengalokasikan dana sebesar Rp 245.532.041.095 untuk program pemulihan dampak ekonomi akibat Covid-19. Anggaran tersebut disebar ke sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten.
Total anggaran Covid-19 di Pemprov Banten Rp2 .134.516.009.095. Anggaran ini bersumber dari Belanja Tak Terduga (BTT) hasil pergeseran anggaran tiga tahap Rp 1.683.516.009.095, Silpa BLUD Rp 11.000.000.000 dan bantuan keuangan kabupaten/kota yang dikelola langsung oleh kabupaten/kota Rp 440.000.000.000.
"Anggaran BTT Banten data dari Bappeda, TAPD (sebesar) Rp 2,134 triliun," katanya.
Total anggaran Covid-19 di Pemprov Banten dialokasikan untuk tiga program. Rinciannya program kesehatan sebesar Rp 266.954.468.000, pemulihan dampak ekonomi sebesar Rp 245.532.041.095, dan jaring pengaman sosial (JPS) sebesar Rp 1.182.029.500.000. Selain itu, ada juga bankeu kabupaten/kota yang dikelola langsung oleh kabupaten/kota sebesar Rp 440.000.000.000.
"Program dampak ekonomi itu bukan dananya pada OPD tapi dana BTT. Selama program darurat dalam rangka pemulihan recovery ekonmi dampak dari covid disiapkan program pemulihan ekonomi," katanya. (SN)*