KABAR BANTEN - Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mendatangi Balai Kota Bogor Jawa Barat untuk berkoordinasi dengan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya terkait penyelenggaraan Rakorwil III Apeksi.
Dalam pertemuan tersebut, Helldy Agustian memastikan bahwa Kota Cilegon telah siap menjadi tuan rumah pada kegiatan Rakorwil III Apeksi yang akan dihadiri para wali kota tersebut.
"Sehubungan dengan hal tersebut kami sudah mempersiapkan tinggal meminta doa restu kepada Ketua Apeksi untuk tanggal pelaksanaannya dan wajib hadir di Kota Cilegon," kata Helldy Agustian, Kamis 30 Maret 2023.
Ia menuturkan, ada beberapa isu strategis yang akan dibahas dalam Rakorwil III Apeksi yang menjadi masalah di daerah yakni terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Tadi saya sudah sampaikan terkait tenaga honorer yang sudah 15 tahun mengabdi di Kota Cilegon untuk menjadi PPPK ternyata sulit. Karena PPPK diatur sama pemerintah pusat,” ujar Helldy Agustian.
Selain itu, banyak honorer dari luar Cilegon yang berbondong-bondong mendaftar di Kota Cilegon. Isu tersebut, akan dibahas di Rakorwil nanti untuk mencari jalan keluarnya.
"Tadi juga kami sudah menentukan Kota Cilegon jadi tuan rumah Apeksi. Semoga tidak ada pembatalan, sehingga kita bisa segera menyebarkan undangan dan mematangkan konsep acara,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Apeksi Bima Arya mendukung penuh penyelenggaraan Rakorwil III Apeksi di Kota Cilegon.
"Tadi kami berkoordinasi kesiapan Cilegon menjadi tuan rumah Rakorwil III Apeksi, terkait soal teknis kesiapan waktu tempat dan lain. Insya Allah secara teknis sudah siap konsepnya," ucapnya.
Bima menjelaskan, bahwa ada dua hal yang dibahas pada pertemuan tersebut. Ini penting agar pertemuan forum Rakerwil III ada hal yang disuarakan oleh para wali kota di wilayah III.
"Pertama tentang birokrasi kepegawaian, bagaimana nasib PPPK atau honorer. Kami ingin menyampaikan konsep dan memberikan kepastian kepada nasib mereka. Kedua, terkait dana transfer pusat ini terkait kebijakan fiskal antara pusat dan daerah," ungkapnya.***