KABAR BANTEN - Tenaga kesehatan (Nakes) dan perwakilan warga dari Desa Wargasara Kecamatan Tirtayasa Pulau Tunda mendatangi Pemerintah Kabupaten Serang, Kamis, 6 Agustus 2020.
Kedatangan mereka untuk mengadu perihal kondisi di wilayahnya yang masih banyak kekurangan mulai dari tenaga kesehatan hingga soal listrik. Kedatangan perwakilan warga dan tenaga kesehatan tersebut diterima langsung Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa di ruang kerjanya.
Pandji mengatakan, ada beberapa yang disampaikan oleh masyarakat dan tenaga kesehatan Pulau Tunda kepada dirinya. Pertama masalah listrik, disana ada tiga pembangkit listrik yakni dua solar saru diesel. Namun ketiganya kini sudah rusak. Oleh karena itu pihaknya akan mencoba memperbaiki ketiga pembangkit listrik tersebut.
"Daripada kita adakan yang baru mending diperbaiki yang ada tiga pembangkit listrik itu agar masyarakat bisa nikmati listrik 24 jam nanti kita anggarkan 2021," ujarnya kepada Kabar Banten saat ditemui setelah audiensibersama warga dan tenaga kesehatan tersebut.
Baca Juga : Pandji Tirtayasa: Peran Mahasiswa Strategis Dalam Pembangunan
Kedua, kata Pandji, masalah fasilitas kesehatan. Seperti kekurangan tabung oksigen, alat infus dan obat-obatan terbatas. Untuk masalah ini pihaknya tidak akan menunggu tahun 2021 untuk pengadaanya sebab harus segera.
"Makanya saya minta coba diinventarisir obat apa yang dibutuhkan segera turunkan tidak tunggu 2021," katanya.
Pandji menjelaskan, untuk masalah kesehatan sebenarnya derajat kesehatan disana sudah relatif bagus. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) juga 0 kasus. Namun kata dia, ternyata masih banyak keluhan dari bidan seperti obat-obatan yang dibutuhkan tapi sangat terbatas jumlahnya.
"Terus infus, oksigen, kalau dilihat derajat kesehatan bagus cuma kewajiban kami untuk beri pelayanan terbaik untuk Wargasara belum optimal. Kita akan coba tingkatkan dan benahi," katanya.
Baca Juga : Wisata Pulau Tunda Terbentur Transportasi
Kemudian, kata Pandji, ketiga yakni masalah pendidik. Di Pulau Tunda terdapat SMP dan SD satu atap. Namun gurunya lulusan SMA dan harus pula mengajar SMP dan SD. Ia meminta agar masalah ini dipetakan, berapa jumlah murid dari kelas satu sampai enam SD dan kelas satu sampai tiga SMP.
"Dengan jumlah murid sekian kita bisa prediksi kebutuhan guru termasuk klasifikasinya," ujar Pandji.
Ia mengatakan, hal yang sangat prihatin yakni insentif tenaga pendidik, mereka hanya mendapat Rp 200 ribu per bulan. Menurut dia, walau mereka hanya lulusan SMA namun sangat peduli pada masyarakat untuk mendidik disana.
"Kita akan kalkulasi berapa honor yang layak buat mereka. Kita akan dorong, paling tidak bisa dua sampai lima kali lipat dari angka tadi. Itu sangat memprihatikan saya sangat terharu," ujarnya.
Keluhan lainnya, kata Pandji, masalah birokrasi dalam usaha penangkapan ikan. Para nelayan mengeluh sebab harus ada izin penangkapan ikan dari Perhubungan Laut (Hubla) Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Menurut dia, jika izin itu berkenaan dengan kelayakan kapal atau izin kelayakan kompetensi operasional personel ia memakluminya.
"Tapi kalau ambil ikan harus izin itu mereka nelayan kita. Izin remeh temeh harus dihapus, jangan hambat nelayan yang ekonomi terbatas dengan perizinan tidak perlu. Izin lingkungan di kita sudah tidak ada. Terus kita pada UMKM yang mau beranjak usaha tidak perlu izin hanya perlu lapor ke kecamatan, sudah besar baru harus ada perizinan yang administratif," tuturnya.
Baca Juga : Patroli Dialogis, Polisi Serukan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan
Sementara, Bidan Desa Wargasara Muspiroh mengatakan, pihaknya menyampaikan masalah kebutuhan masyarakat di Pulau Tunda berkenaan dengan kesehatan dan lainnya. Kebutuhan kesehatan seperti obat-obatan yang terbatas, fasilitas kesehatan dan puskesmas pembantu (Pustu) yang serba kekurangan. Bahkan hingga listrik yang belum memadai.
"Obat-obatan kurang, harus pakai uang pribadi. Jadi untuk puskesmas diberikan hanya untuk ibu hamil sama ibu melahirkan saja," ujarnya kepada Kabar Banten saat ditemui setelah melakukan audiensi di ruang wakil Bupati Serang.
Untuk tenaga kesehatan saja kata dia, di wilayahnya hanya ada dirinya bersama satu orang bidan desa lainnya.
Maspiroh yang mengaku warga Pribumi Pulau Tunda mengatakan, baru pertama kali mengadukan masalah tersebut kepada Pemkab Serang. Pihaknya bersuyukur Wabup akan mengupayakan apa yang dibutuhkan warga Pulau Tunda.
"Yang disampaikan Pak Wabup akan penuhi masalah kesehatan, kebutuhan disana," ucapnya.***