KABAR BANTEN - Serikat pekerja di wilayah Kabupaten Serang belum mendapatkan pemberitahuan pasti, terkait rencana pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada karyawan yang bergaji di bawah Rp 5 juta.
Jika bantuan tersebut benar diturunkan, diharapkan bisa tepat sasaran.
Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Serang Asep Danuwirya mengatakan, belum mendapatkan pemberitahuan resmi terkait rencana pemerintah tersebut.
"Baru katanya, ke serikat belum langsung. Hanya dapat kabar dengar-dengar saja. Harusnya Disnaker panggil kita untuk kebenarannya," ujarnya kepada Kabar Banten, Senin 10 Agustus 2020.
Baca Juga: UMK 2020, Serikat Pekerja Kota Serang Usulkan Kenaikan 15 Persen
Asep mengatakan, jangan sampai bantuan ini nasibnya sama dengan prakerja, penerimanya tidak jelas. Kemudian Disnaker juga tidak bisa mengkondisikan siapa saja yang dapat.
"Itu enggak sampe gak jelas kita gak tahu anggota kita dapat apa enggak. Karena ada juga yang saya dengar orang yang belum kerja dapat bukan hanya karena Covid. Jadi anak-anak pintar main hp malah mereka yang dapat," ucapnya.
Baca Juga: Desak Pembatalan Omnibus Law RUU Cilaka, Serikat Buruh Siapkan Petisi
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi data diambil dari BPJS Ketenagakerjaan. Dirinya pun memastikan semua karyawan di serikatnya sudah terdaftar. Sebab mendaftarkan buruh ke BPJS merupakan hal yang wajib.
"(Tindak lanjutnya) Nanti saya belum tahu juga kapan ke dinas apakah dinas provinsi atau disnaker kabupaten. Kita lagi komunikasi dengan provinsi tindak lanjutnya, apakah kita ke BPJS TK (Ketenagakerjaan) untuk tindak lanjutnya," katanya.
Baca Juga: Serikat Buruh Datangi Dewan
Disinggung soal dampak pandemi terhadap para buruh, Asep mengatakan, saat ini banyak buruh yang di PHK juga di rumahkan. Bahkan untuk perusahaan pun di wilayah Kabupaten Serang ada yang sudah tutup.
"Jadi kalau memang program pemerintah betul sangat perlu (bantuan)," ucapnya.
Dirinya berharap jika bantuan ini ada, jangan sampai penerimanya tidak jelas. Sehingga dana yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi sia-sia.
"Jangan pekerja hanya dikambinghitamkan, ternyata yang dapat bukan hanya pekerja. Seperti bansos. Bansos kan begitu enggak tepat sasaran. Yang ngaturnya enggak beres. Karyawan di serikat SPSI karena ada yang tutup tinggal 12 ribu dari 24 perusahaan," ucapnya.
Baca Juga: BLT Dana Desa Tahap 2 Mulai Disalurkan di Kabupaten Serang
Sementara, Sekjen DPD FKSPN Kabupaten Serang Hidirmansyah mengatakan, terkait rencana bantuan tersebut, telah dibahas di perangkat SPN baik DPW juga DPD. Namun mereka ada yang beranggapan bahwa bantuan tersebut hanya sebatas guyonan semata.
"Itu ada yang tanggapannya guyonan, karena yang terkait Rp 600 ribu kemungkinan besar akan cair," ujarnya.
Namun yang jadi masalah apakah bantuan tersebut akan sampai atau tidak pada karyawan. Sedangkan bantuan tersebut harus sudah dicairkan pada September.
"Sedangkan data di BPJS TK kalau kita ada yang sudah keluar ada yang belum ada yang terdata belum ada yang tetap kontrak. Kita belum yakin bisa menyentuh 13 juta karyawan. Makanya kalau kita melihat gelombang pertama ini. Kalau kita anggapnya guyonan saja. Sampai enggak ke kita birokasi nya. Kalau di BPJS kan memang rekening kita sudah terdaftar tapi belum tahu prosesnya," tuturnya.***