Mantan Rektor Untirta Soleh Hidayat Setuju Pembentukan Tim Khusus Ungkap Dugaan Kecurangan PPDB SMA dan SMK

20 Juli 2023, 10:40 WIB
Masa aksi meminta Pj Gubernur Banten membentuk tim khusus ungkap dugaan kecurangan PPDB SMA dan SMK Negeri. Aspirasi ini diterima Anggota DPRD Banten M Nizar. Mantan Rektor Untirta Soleh Hidayat juga setuju dengan hal itu. /Irfan Muntaha/Kabar Banten

 

KABAR BANTEN - Mantan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta Soleh Hidayat mendukung dibentuknya tim khusus ungkap dugaan kecurangan PPDB Online SMA dan SMK Negeri di Banten.

"Saya setuju ada tim yang melakukan penyelidikan terhadap kondisi ini. Mencari faktor penyebabnya," ujar Soleh menanggapi adanya usulan dibentuk tim khusus ungkap dugaan kasus kecurangan PPDB SMA dan SMK Negeri, Rabu 19 Juli 2023.

Hal itu menurut Soleh, penting dilakukan. Selain untuk menemukan fakta hukum yang sebenarnya, juga untuk memberikan tindakan hukum terhadap oknum atau pelaku kecurangan PPDB Online SMA dan SMK Negeri.

Baca Juga: Mahasiswa Demo Soal PPDB SMA dan SMK Negeri di Banten, Minta Bentuk Tim Khusus Ungkap Dugaan Kecurangan

"Sehingga memberikan tindakan yang objektif. Kalau ada pelanggaran saya kira harus diberikan sangsi. Saya setuju Kalau ada tim itu yang objektif ya. Supaya memperoleh data yang lengkap yang utuh," tegasnya.

Ia juga mencermati apa yang sedang menjadi pusat perhatian publik soal PPDB Online SMA dan SMK Negeri.

Salah satunya, yang terjadi di Kota Tangerang pada PPDB jalur zonasi.

"Dicari yang menjadi permalahan pada jalur apa. Jika jalur zonasi seperti yang terjadi di Kota Tangerang yang rumahnya dekat sekolah yang seharusnya diterima faktanya tidam diterima. Ini berarti kurang cermat," katanya.

"Jika banyak yang diterima numpang KK dan masa waktu tinggalnya belum sesuai ketentuan atau ada dugaan menggunakan KK palsu seperi yang terjadi di tempat lain perlu diberikan sangsi kepada pihak yang melakukan pelanggaran," ujarnya menambahkan.

Oleh karena itu, ia kembali menegaskan bahwa setuju dibentuk tim khusus ungkap dugaan Kecurangan PPDB.

Sehingga juga bisa dilakukan evaluasi dengan baik dan menyeluruh.

"Perlu dievaluasi sistem PPDB ini, apakah sudah menghilangkan favotitisme sekolah. Tugas pemerintah daerah bagaimana melakukan pemerataan mutu pendidikan," katanya.

Dengan demikian menurutnya juga semua warga bisa merasakan pemerataan pendidikan.

"Dimanapun siswa sekolah termasuk di sekolah pinggiran akan merasa sama dengan sekolah yang di daerah perkotaan karena mutunya sama," tegasnya.

Sementara itu, pada Selasa 18 Juli 2023, Sejumlah mahasiswa mulai turun ke jalan, menyikapi persoalan dugaan kecurangan PPDB Online SMA dan SMK Negeri di Provinsi Banten.

Bahkan, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi geger pendidikan melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Curug, Kota Serang.

Penyampaian aspirasi itupun mendapat perhatian dari Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Banten Muhammad Nizar.

Sebagai wakil rakyat, Muhammad Nizar menemui massa aksi. Bahkan sempat duduk bersama madsa aksi sambil mendengarkan aspirasi yang disampaikan perwakilan masda aksi.

Baca Juga: Tes Psikologi: 10 Pertanyaan Sederhana Ini Bisa Ketahui Bidang yang Cocok untuk Kecerdasan Kamu

Nizar juga menanggapi aspirasi dari aksi massa. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan massa aksi sebagai reprensentasi keluhan masyarakat. Sehingga menurutnya harus diperjuangkan.

"Terimakasih atas aspirasinya, saya akan perjuangkan," kata Nizar.

Sebelumnya, Nizar meminta Pemprov Banten segera membentuk tim khusus mengungkap dugaan kecurangan PPDB Online SMA dan SMK Negeri.

"Jangan sampai persoalan PPDB ini dibiarkan. Sebab merugikan," katanya.

Bayangkan kata Nizar, Jika ada anak yang tidak mampu, berharap bisa menempuh pendidikan di SMA dan SMK Negeri.

Namun, dalam proses PPDB terdampak Kecurangan sehingga tidak lolos.

"ini miris, disekolah negeri tidak lolos karena dicurangi, sementara sekolah ke swasta harus bayar. Wajar kemudian anak orang yang tidak mampu ini akhirnya putus sekolah," katanya.

Maka dari itu, persoalan dugaan kecurangan menurut Nizar jangan sampai dianggap masalah biasa. Terlebih menurut Nizar, persoalan PPDB dari tahun ke tahun terus terjadi.

"ini artinya ada pembiaran, Pj Gubernur Banten harus segera bertindak. Salah satunya bentuk tim khusus ungkap kecurangan," tegasnya.***

Editor: Yomanti

Tags

Terkini

Terpopuler