KABAR BANTEN – Warga miskin ekstrem di Wilayah Provinsi Banten masih tinggi, bahkan menurut data yang dihimpun dari kabupaten dan kota jumlahnya mencapai 27.500 penduduk.
Akademisi dan juga Wakil Ketua ICMI Banten Yhannu Setyawan mengatakan, penanganan warga miskin ekstrem tidak akan berdampak jika hanya dengan cara memberikan bantaun langsung berupa makanan atau uang tunai.
“Kebutuhan harian dalam jangka pendek,” ujar Yhannu saat berbincang dengan Kabar Banten menyebutkan bentuk kebijakan yang tidak berdampak terhadap penanganan warga miskin ekstrem di Wilayah Provinsi Banten, Senin 18 September 2023.
Baca Juga: Puluhan Ribu Warga Banten Miskin Ekstrem, Dua Kabupaten Ini Tertinggi
Kata Yahnnu, penanganan warga miskin ekstrem harus dilakukan melalui program jangka panjang.
Dalam kebijakan jangka anjang itu, bisa mendorong warga miskin ekstrem punya pendapatan.
Sehingga bisa lepas dari statusnya sebagai warga miskin ekstrem.
“Kalau dalam jangka panjang, kita mempersiapkan kemampuan ekonomi dia (warga miskin ekstrem), supaya dia keluar (keluar dari statusnya sebagai warga miskin ekstrem,” jelas Yahnnu melanjutnya perbincangannya dengan Kabar Banten.
Program jangka panjang yang dimaksud Yahnnu, berupa kebijakan yang berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat.
Sebagai contoh menurutnya yaitu pembangunan infrastruktur jalan.
Dengan kondisi jalan yang mulus menurutnya, menumbuhkan ekonomi warga.
“yang harus didesain adalah agenda pembangunan yang berelasi dengan upaya masyarakat mendapatkan sumber pendapatan, supaya dia keluar dari jerat kemiskinan, itu yang paling utama. Tentu banyak caranya, polanya,” tegasnya.
Baca Juga: Mengenal Demensia, Penyakit yang Kerap Diderita Lansia, Kenali Gejalanya
Yang jelas lanjut Yhannu, penanganan warga miskin ekstrem di wilayah Provinsi Banten tidak memungkinkan bisa selesai dengan hanya memberikan bantuan langsung.
“Bantuan langsung itu hanya cukup untuk kebutuhan harian,” tambahnya.
Maka dari, penanganan warga miskin ekstrem menurutnya, tidak juga hanya dilakukan satu organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga OPD lain yang programnya bersentuhan langsung dengan relasi penanganan warga miksin ekstrem.
“Desain kebijakan yang penting untuk itu ya perlu regulasi, desain kebijakan ekonomi, stimulasi pengembangan usaha berbasis masyarakat. Hampir semua, kerja kolaboratif, bukan kerja satu OPD. Engga akan selesai kalau satu OPD,” katanya.
Selebihnya kata Yhannu, Pemerintah Provinsi Banten harus merangkul kalangan stekholder untuk bersama-sama menangani warga miskin ekstrem.
“Misalkan pemerintah daerah berkolaborasi dengan masyarakat sipil, itu bisa kesana. Kolaborasi dengan akademisi,” harapnya.***