KABAR BANTEN - Salah satu isu yang cukup krusial dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja ialah berpindahnya kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat dalam memberikan perizinan berusaha dibeberapa bidang. Komite III DPD RI sendiri menyoroti beberapa bidang yang mengalami pergeseran tersebut, seperti bidang kesehatan, bidang pariwisata, dan bidang pendidikan.
Menurut Anggota DPD RI asal Banten Abdi Sumaithi, dalam bidang kesehatan hilangnya wewenang pemerintah daerah dalam memberikan izin pendirian faasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama hingga tingkat ketiga. Selain itu, kewenangan pemerintah daerah juga diamputasi dalam hal pengawasan pendirian fasilitas pelayanan kesehatan. Tidak adanya pengawasan dari pemerintah daerah terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dapat berdampak buruk terhadapa kualitas fasilitas pelayanan kesehatan di suatu daerah.
"Komite III DPD RI melihat masyarakat akan semakin sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, karena pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat akan memakan waktu yang sedikit. Sehingga dampak dari hasil pengawasan tersebut tidak dapat langsung dirasakan oleh masyarakat," kata Abdi seperti yang keterangan pers yang diterima Kabar Banten, Senin 14 September 2020.
Baca Juga: DPD RI Uji Sahih RUU Keolahragaan, KONI Banten Ajukan 5 Poin Usulan
Selanjutnya kata dia, dalam bidang pariwisata, Komite III DPD RI cukup prihatin dengan draft RUU tentang Cipta Kerja yang juga menghilangkan wewenang daerah dalam pemberian izin usaha pariwisata. Komite III DPD RI menilai bahwa setiap daerah memiliki keunikan, karasteristik serta potensi pariwisata yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sehingga setiap usaha pariwisata harus dapat menyesuaikan dengan kondisis masing-masing daerah.
"Selain itu, dengan ditariknya kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dapat semakin meminggirkan para pengusaha lokal dalam ikut serta memajukan pariwisata di daerahnya. Perubahan kewenangan ini tentu akan semakin membuka lebar para pemodal besar dalam menguasai usaha pariwisata di daerah," ujarnya.
Sedangkan dalam bidang pendidikan, kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin pendirian satuan pendidikan formal maupun nonformal juga mengalami perubahan dengan pemberian izin hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan jumlah persebaran satuan pendidikan baik formal maupun non formal yang belum merata di setiap daerah, RUU tentang Cipta Kerja akan semakin memperlebar jurang jumlah satuan pendidikan di setiap daerah.
Baca Juga: Kunjungi UMKM di Banten, DPD RI Pantau Kesiapan ’New Normal’
"Komite III DPD RI khawatir satuan pendidikan hanya akan menjamur di kota-kota besar. Sedangkan daerah pelosok akan semakin kekurang jumlah satuan pendidikan. Komite III DPD RI menilai denga kondisi saat ini saja, beberpaa pemerintah daerah masih kesulitas mendidrikan satuan pendidikan formal baru, terutama di daerah-daerah pelosok," ucapnya.
Selain tiga bidang kesehatan, pariwisata dan pendidikan, Komite III DPD RI juga menyoroti hilangnya semangat desentralisasi dalam bidang ketenagakerjaan. Dihapusnya dewan pengupahan daerah dan diubah menjadi dewan pengupahan nasional merupakan langkah kemunduran dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia.
Ia mengaku Komite III DPD RI khawatir akan ada penyeragaman sistem pengupahan secara nasional. Padahal setiap daerah memiliki karateristik serta kemampuan ekonomi masyarakatnya yang berbeda-beda. Selain itu, Komite III juga prihatin dengan hilangnya peran pemerintah daerah dalam menentukan upah di setiap daerahnya. Padahal pemerintah daerah jauh lebih paham dengan kondisi daerahnya masing-masing. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga menjadi maksimal mengingat tidak dilibatkan lagi dalam perumusan pengupahan di daerahnya.
Baca Juga: DPD RI Awasi Dana Desa
Menurut dia, Komite III DPD RI sebagai representasi daerah mendesak RUU tentang Cipta Kerja tetap memberikan kewenang yang luas kepada pemerintah daerah, sebagaiman semangat desentralisasi yang didengungkan pada dua dekade silam. Semangat meningkatkan investasi yang didengungkan pemerintah dengan melahirkan RUU tentang Cipta Kerja tidak seharusnya mengabaikan keberadaan pemerintah daerah.
Untuk itu Komite III DPD RI terus menggali berbagai masukan dari para stakeholder di daerah melalui kunjungan kerja. Dialog ini dilakukan Komite III DPD RI dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, asosiasi rumah sakit di daerah, persatuan guru di daerah, perguruan tinggi di daerah hingga serikat-serikat buruh di daerah.***