KABAR BANTEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberikan bantuan keuangan (Bankeu) sebesar Rp 100 Juta per desa.
Dari besaran tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengingatkan pemerintah desa (Pemdes) menggunakan anggaran itu untuk empat prioritas.
Empat prioritas yang dimaksud yakni penanganan stunting, peningkatan sarana prasarana kesehatan, membuat jamban keluarga sampai peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkatnya.
Baca Juga: Pemerintah Desa Bandung Kabupaten Pandeglang Targetkan Pendapatan Asli Desa 120 Juta di Tahun 2024
Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, sudah dibahas petunjuk teknis penggunaan Bankeu.
Dalam petunjuk teknis itu, penggunaan Bankeu diarahkan untuk menyelesaikan empat poin persoalan.
"Seperti kegiatan dukungan penanganan stunting, peningkatan sarana prasarana kesehatan, membuat jamban keluarga sampai peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkatnya,” ujar Al Muktabar.
Hal itu disampaikan Al usai Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Banten di Ruang Rapat Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat 19 Januari 2024.
Ia mengisyaratkan bahwa Bankeu dicairkan sebelum pertengahan tahun 2024.
Sehingga, penggunaan Bankeu diharapkan bisa berjalan maksimal oleh pemerintah desa lantaran waktu yang diberikan juga lebih leluasa dibandingkan tahun 2023.
"Jadi benar-benar satu tahun. Sehingga mereka bisa lebih maksimal. Kalau tahun kemarin kan mulainya di pertengahan, jadi agak sempit waktunya,” kata Al Muktabar.
Selain itu lanjut Al Muktabar, Bankeu juga bisa digunakan konsen pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Desa membuat agenda kerjanya ke situ. Itu silahkan, karena itu prinsip besarnya,” ucapnya.
Ia meminta, pengelolaan dana desa baik dari pusat, daerah maupun dari BUMDes itu sendiri, bisa dilakukan tepat sasaran dan tepat guna.
"Ada dari pusat, ada juga yang dari pengelolaan BUMDes nya masing-masing serta dari Provinsi,” katanya.
Sementara itu Ketua Apdesi Provinsi Banten Uhadi menilai fokus sasaran dari Bankeu yang diarahkan Pj Gubernur Banten merupakan kebutuhan saat ini di desa-desa.
“Pelayanan dasar, Kesehatan, jamban keluarga serta peningkatan kapasitas yang sudah dianggap wajib,” ucapnya
Selain itu, tambah Al Muktabar, ada juga menu pilihan yang bisa dilaksanakan dengan dukungan Bankeu. Misalnya ada Desa yang ingin konsen pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Desa membuat agenda kerjanya ke situ. Itu silahkan, karena itu prinsip besarnya,” ucapnya.
Baca Juga: Desa di Provinsi Banten Diguyur Bantuan Rp100 Juta
Menurut Al Muktabar, dari yang disepakati itu, pada dasarnya dialog itu untuk memastikan secara bottom up, bahwa Desa memang memerlukan hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab Desa dengan sumber-sumber pembiayaan yang ada.
"Ada dari pusat, ada juga yang dari pengelolaan BUMDes nya masing-masing serta dari Provinsi,” katanya.***