KABAR BANTEN - Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Serang melakukan pendistribusian SPPT PBB P2 pada Jumat 8 Maret 2024.
Pendistribusian SPPT PBB P2 tahun ini dilakukan berbeda, Bapenda Kabupaten Serang mengundang semua kades untuk datang ke lapangan tenis Indoor Pemkab Serang.
Hal tersebut dilakukan agar lebih efektif dan efisien dalam pendistribusian SPPT PBB P2.
Baca Juga: Belum Bayar Pajak, Perusahaan Penambang Pasir Laut di Pulau Tunda Dipanggil Bapenda Kabupaten Serang
Kepala Bapenda Kabupaten Serang Mohamad Ishak Abdul Rouf mengatakan, pada Jumat 8 Maret telah dilakukan kegiatan pembagian SPPT PBB P2 buku 1, 2 dan 3.
"Ini biasanya kita tiap tahun dilaksanakan keliling ke tiap kecamatan jadi kami turun ke kecamatan, di kecamatan kumpul desa desa untuk distribusi," ujarnya kepada Kabar Banten.
Pelaksanaan tahun ini terhitung lebih cepat dibandingkan tahun lalu, dimana tahun lalu baru didistribusikan pada April sementara sekarang Maret sudah diberikan.
Mengingat sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, akhirnya semua sepakat dengan forum camat agar diadakan di Pemkab Serang.
"Kalau menurut saya lebih efektif karena penyampaian kita bisa lebih luas. Kalau kita di kecamatan mungkin hanya satu pihak, kalau disini semua ngumpul jadi informasi bisa langsung tersampaikan," katanya.
Untuk tahun ini ada 407 ribu SPPT PBB P2 yang didistribusikan.
Pembagian dilakukan pada Jumat 8 Maret dengan waktu sebelum dan setelah shalat Jumat.
"PBB target Rp128 miliar ada lebih dari kemarin Rp125 miliar. Untuk PBB P2 sekitar Rp29 miliar, yang kami kejar karena tahun kemarin sisa Rp12 miliar dari desa belum terbayarkan hutang kita. Jadi masih dibawah 50 persen tahun kemarin," tuturnya.
Kemudian pada tahun ini ada 8.000 SPPT yang tidak diterbitkan.
Hal itu dikarenakan WP tersebut sudah tidak bayar empat tahun kebelakang.
"Jadi 4-6 tahun kesana tidak diterbitkan dengan maksud mereka mengurus sehingga potensi piutang masuk," ucapnya.
Kebanyakan kata dia SPPT yang dibekukan yakni milik WP pribadi, sedang kan perusahaan sudah masuk perkotaan.
"Alasannya klasik seperti biasa belum ada biaya, waktu," katanya.
Dari 8.000 SPPT tersebut potensinya mencapai Rp13 miliar dengan piutang selama empat tahun.
"Pasti dikejar dan harus kita tandai ketika sudah dibekukan mereka akan aktifkan kembali karena kebutuhan mereka," ucapnya.
Kepala Bidang Pendataan Pendaftaran dan Penetapan Bapenda Kabupaten Serang Pandu Pangestu mengatakan pendistribusian tahun ini diharapkan bisa lebih cepat daripada tahun sebelumnya.
Pendistribusian SPPT PBB P2 tahun lalu memakan waktu 1-2 Minggu, sebab harus keliling dan dan untuk personel pun terbatas.
"Akhirnya kita melakukan distribusi itu memakan waktu yang lumayan lama," ujarnya.
Baca Juga: Cuaca Ekstrem, Waspada Potensi Banjir Bandang dan Longsor di Provinsi Banten Dalam Sepekan ke Depan
Untuk mengefisienkan hal tersebut tahun ini menjadi tahun pertama pendistribusian dengan dikumpulkan di Pemkab Serang.
"Oleh sebab itu untuk 2024 ini kenapa kita berinisiatif ditarik semua diundang ke Kabupaten Serang supaya semangatnya pendistribusian lebih cepat, efektif dan efisien. Karena gak perlu operasional ke lapangan," ucapnya.
Kemudian ketika ada kebijakan atau program kaitan dengan pengelolaan PBB P2 bisa disampaikan secara lebih efektif informasinya.
"Sehingga tidak terjadi perbedaan penangkapan informasi, jadi enggak ada miss persepsi harapannya begitu," ujarnya.
Diharapkan dengan cara ini penerimaan PBB P2 bisa optimal.
Misal seperti dalam kegiatan tersebut juga disosialisasikan terkait pembayaran bisa melalui Qris dan VA.
"Itu jadi satu upaya atau strategi kita supaya masyarakat bisa lebih mudah melakukan pembayaran. Jadi gak harus datang ke chanel pembayaran yang sudah disiapkan seperti ke Indomaret, Alfamart, teller jadi masyarakat yang penting punya Android, e wallet itu bisa langsung bayar," tuturnya.
Masyarakat tidak harus punya m banking untuk bisa bayar cukup ada e wallet seperti dana, gojek, Shopee pay, bisa langsung bayar.
"Kami yakin sampai ke desa desa masyarakat sudah tahu caranya pakai Shopee, dana. Jadi mudah-mudahan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat di Kabupaten Serang," katanya.
Apabila dilihat kata dia ketetapan pajak PBB porsi terbesar ada di buku 4 dan 5 di perkotaan dan industri dengan nilai Rp123 miliar.
"Kalau pedesaan buku 1, 2 dan 3 nilai ketetapan pajak Rp26,8 miliar jadi yang jadi potensi atau kontribusi besar buku 4 dan 5," ucapnya. ***