Network
KABAR BANTEN - Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Serang telah memanggil dua perusahaan penambang pasir laut yang melakukan pengerukan di sekitar wilayah perairan Pulau Tunda Desa Wargasara Kecamatan Tirtayasa belum lama ini.
Pemanggilan terhadap dua perusahaan tersebut dilakukan berkenaan dengan belum dipenuhinya kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan penambang pasir laut tersebut kepada Pemkab Serang.
Perusahaan penambang pasir tersebut tercatat izinnya di Provinsi Banten sejak tahun 2020.
Kepala Bapenda Kabupaten Serang Mohamad Ishak Abdul Rouf mengatakan, untuk jumlah objek pajak galian pasir sampai saat ini belum ada wajib pajak atau WP baru.
Selama ini ada banyak WP galian namun yang sudah membayar pajak ke Bapenda rata-rata yang sudah berizin.
"Kalau yang tidak berizin tim masih pemeriksaan ke lapangan, untuk dijadikan WP, karena kalau MBLB bagi Bapenda izin tidak berizin tetap diambil pajaknya tapi disamping sambil menertibkan administrasi maksudnya WP ilegal harus mengurus izin. Lumayan besar, potensinya posisi Rp20 miliar lebih," ujarnya kepada Kabar Banten, Ahad 11 Februari 2024.
Sedangkan untuk pemasukan dari perusahaan galian pasir laut di Pulau Tunda, kata dia sampai saat ini belum masuk pajaknya.
Akan tetapi sudah ada progres dari perusahaan, Bapenda telah memanggil perusahaan bersangkutan.
"Kita panggil mereka mulai ada komunikasi dengan kita supaya kewajiban dia dibayarkan," ucapnya.
