Komisi III Minta OPD Penghasil Diaudit, Inspektorat Tunggu Instruksi Wali Kota Serang

29 September 2020, 04:01 WIB
opd ilustrasi /

KABAR BANTEN - Inspektorat Kota Serang menunggu instruksi Wali Kota Serang Syafrudin untuk melakukan audit terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil yang masih jeblok.

Inspektur Pemkot Serang Yudi Suryadi mengatakan, pihaknya mengusulkan, agar dilakukan rapat khusus antar OPD penghasil pendapatan asli daerah (PAD). Rapat itu untuk mengevaluasi secara detail termasuk kendala, potensi PAD.

"Kalau kami kan begini sesuai dengan perintah pak wali, kalau kami kan inginnya ngobrol khusus OPD penerima, tapi pak wali inginnya secara parsial saja," katanya kepada Kabar Banten, Senin 28 September 2020.

 

Baca Juga : OPD Pemkot Serang Minim Realisasi PAD, Komisi III : Covid-19 Jangan Jadi Alasan

Ia menuturkan, sebelumnya pihaknya sudah pernah melakukan pemeriksaan terhadap Dishub dan hasilnya sudah diserahkan kepada wali kota. Biasanya, ujar dia, wali kota akan memanggil pejabat OPD bersangkutan sesuai dengan hasil pemeriksaan inspektorat.

"Kan sudah itu semuanya sudah dievaluasi, sebenarnya laporan sudah ke pak wali dan pak wali sudah mengevaluasinya," ucapnya.

Disinggung soal temuan, dia mengungkapkan, hanya ada kurang setor yang berdampak terhadap target PAD. Oleh karena itu, ke depan OPD penghasil harus memiliki langkah antisipasi.

"Ya mungkin dari OPD tersebut, ada langkah-langkah antisipasi untuk meningkatkan potensi PAD, misalkan yang ada di Dishub, tetapi tetap berpedoman aturan," tuturnya.

Baca Juga : Realisasi PAD Minim, Wali Kota Serang ’Sentil’ OPD

Kemudian, untuk Disparpora, menurut dia, sangat bisa dimaklumi selama pandemi Covid-19 saat ini. Selain minimnya kegiatan, juga fasilitas yang masih dalam tahap perbaikan.

"Memang situasi kondisi lagi Covid-19 tidak bisa disalahkan, kondisinya kan demikian," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Kota Serang Tubagus Ridwan Akhmad mendorong, inspektorat mengaudit OPD yang target PAD-nya masih rendah. Hal itu, agar diketahui penyebabnya secara jelas.

"Komisi III mendorong kalau target realisasinya tidak relevan atau tidak realistis, kami dorong audit inspektorat, sama halnya ketika perbedaan angka di Dishub kan. Kalau di audit kan ada temuan," katanya.***

Editor: Kasiridho

Tags

Terkini

Terpopuler