KABAR BANTEN - Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumy didesak menuntaskan sejumlah masalah di Banten mulai pengangguran hingga kemiskinan.
Hal itu diungkapkan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan Serang, saat berunjuk rasa di tengah Simpang Empat Boru, Kota Serang, Senin, 26 Oktober 2020.
Pantauan wartawan, mahasiswa Kumala memulai aksi sekitar pukul 10.30 WIB. Sambil membentangkan spanduk, mereka berorasi secara bergantian. Aksi sempat mengakibatkan lalu lintas tersendat. Akan tetapi, kondisi ini mampu diurai oleh aparat kepolisian yang berjaga.
Ketua Kumala Perwakilan Serang, Misbahudin mengatakan, kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masih memiliki sejumlah masalah yang perlu dituntaskan, yaitu masalah pengangguran yang berdasarkan data BPS diketahui pada Agustus 2018 angka pengangguran di Banten mencapai 8,52 persen. Menjadikan pengangguran Banten tertinggi se-Indonesia.
"Lebih miris lagi di Agustus 2019 kembali ke peringkat satu dengan prosentase 8,11 persen. Tak ubahnya pada periode Februari dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,01 persen," katanya.
Baca Juga : Diguyur Pinjaman Rp 4,9 Triliun, Pemprov Banten Beberkan Manfaat Program PEN Dampak Covid-19
Kondisi tersebut harusnya tidak terjadi mengingat di Banten terdapat jumlah industri yang sangat banyak. Pengangguran harus mendapatkan perhatian serius dari Gubernur dan Wakil Gubernur Banten karena bagian dari visi misi keduanya.
"Jangan meninabobokan masyarakat yang belum tahu dan paham," ujarnya.
Selain pengangguran, mahasiswa UIN SMH Banten ini juga mempertanyakan realisasi program pendidikan. Dia mengambil contoh di wilayah pelosok Kabupaten Lebak ditemukan banyak pembangunan fisik sekolah yang masih tertinggal.
"Bahkan Gubernur Banten akan membangun 2.016 tambahan, ruangan kelas bagi SMA dan SMK dan bangun fisik dan unit sekolah baru sebanyak 168. Apakah ini terealisasikan dengan baik?" ucapnya.
Tidak kalah penting, angka kemiskinan di Banten semakin meningkat. Berdasarkan hasil survei ekonomi nasional pada Maret 2020 angka kemiskinan mencapai 5,92 persen. Mengalami peningkatan 0,98 poin dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,94 persen.
"Lagi-lagi janji WH-Andika untuk menuntaskan kemiskinan di Banten belum mampu dan belum maksimal dengan saat janji kampanye politiknya," ucapnya.
Baca Juga : Banten Bebas Zona Merah, Positif Covid-19 Naik 127 Kasus
Menarik investasi
Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Mahdani mengatakan, pihaknya terus melaksanakan berbagai upaya untuk menarik investasi ke Banten yang bisa menciptakan lapangan kerja. Sejauh ini realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 12.3 triliun.
Tersebar pada 1.345 proyek yang menyerap 11.868 orang pekerja. Nilai ini menjadikan Provinsi Banten berada di posisi pertama nasional untuk realisasi PMDN pada triwulan III 2020.
Sementara, untuk realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp9,2 triliun. Tersebar pada 1.110 proyek yang mampu menyerap 5.937 orang pekerja. Nilai ini menjadikan Provinsi Banten berada keempat nasional untuk realisasi PMA.
Hingga triwulan III 2020, realisasi investasi di Provinsi Banten mencapai Rp42 triliun. Dengan rincian realisasi PMDN sebesar Rp22,25 triliun. Sedangkan realisasi PMA sebesar Rp 19,77 triliun. Tersebar pada 6.952 proyek yang mampu menyerap 51.316 orang pekerja.
"Insya Allah target invetasi tahun 2020 sebesar Rp49 triliun tercapai, tinggal Rp6 triliun. Masih ada ada waktu tiga (3) bulan lagi, triwulan IV 2020," tuturnya.***