Network
KABAR BANTEN - Pengentasan angka pengangguran di Provinsi Banten tahun 2020 berantakan atau meleset dari target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Meski mengakui meleset dari target, Gubernur Banten Wahidin Halim berkilah pandemi Covid-19 sebagai penyebab pengentasan pengangguran berantakan.
Bahkan, Wahidin Halim mengatakan bahwa angka pengangguran tingkat provinsi merupakan agregasi dari angka pengangguran di tingkat kabupaten/kota.
"Terkait dengan RPJMD kaitan visi misi yang jadi masalah yang belum terpenuhi, pasti masalah pengangguran," kata Gubernur Banten Wahidin Halim kepada wartawan di rumah dinas gubernur, Kamis, 26 November 2020.
Pada awalnya, kata dia, Pemprov Banten mengharapkan pengentasan angka pengangguran dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 dapat berjalan maksimal. Akan tetapi, harapan itu terkendala oleh pandemi Covid-19.
"Ternyata setelah situasi covid (ekonomi) minus, memang pengangguran kita meningkat tajam," ujarnya.
Baca Juga : HUT ke-30, JNE Apresiasi Pelanggan hingga Santuni Anak Yatim
Wahidin Halim berharap pengentasan pengangguran tahun 2020 yang meleset dari RPJMD dapat diselesaikan pada tahun 2021.
"Memang 2021 kita berharap segera menyelesaikan sesuai dengan target-target yang ada di RPJMD," ucapnya.
Pada tahun 2021, pemprov juga akan membangun 15 SMA/SMK filial dan unit sekolah baru tingkat SMA/SMK negeri. Total seluruhnya SMA/K negeri yang akan dibangun tahun 2021 mencapai 50. Sejauh pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan sudah relatif sudah bisa sesuai dengan target.
"Begitu kita bisa terpenuhi di 2021 tidak ada hambatan, itu saya kira (target RPJMD) bisa terpenuhi, begitu juga bidang kesehatan," tuturnya.
Untuk masalah pengangguran, kata dia, harus disadari bahwa angka pengangguran tingkat provinsi merupakan agregasi dari angka pengangguran tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, pengangguran bukan hanya masalah gubernur semata melainkan juga masalah di tingkat kabupaten/kota.
"Semakin banyak kota/kabupaten yang nganggur semakin banyak provinsi yang nganggur, semakin sedikit kota/kabupaten menganggur semakin sedikit pula provinsi nganggur. Jadi sebenarnya kita mainnya di data kota/kabupaten," katanya.
Baca Juga : Gubernur Banten: UMK 2021 Sudah Final, tak Akan Direvisi
Peningkatan angka pengangguran tidak terlepas dari kondisi industri di Banten yang terdampak Covid-19. Hitungannya, selama pandemi ini terdapat ratusan industri berhenti operasi, sehingga menimbulkan PHK yang pada akhirnya menimbulkan angka pengangguran meningkat.
"Dan yang bangkrut rata-rata adalah prodak seperti alas kaki yang jumlah karyawannya banyak," ucapnya.
Menurut dia, industri yang bangkrut disebabkan sulitnya penjualan hasil produksi. Penjualan dalam negeri tidak bisa sementara akses untuk ekspor terbatas.
"Termasuk juga daya beli masyarakat turun, kemampuan untuk membeli produk kita juga semakin turun," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said mendorong Pemprov Banten memastikan APBD Banten TA 2021 fokus pada pemulihan ekonomi yaitu dengan memberi dukungan pada sektor pertanian, UMKM dan kegiatan padat karya.
"Kedua mengajak dunia usaha untuk mengembangkan usahanya di Banten, yaitu dengan memberikan berbagai macam kemudahan, baik itu perizinan dan akses permodalan," tuturnya.
Dorongan itu untuk mengatasi angka pengangguran di Provinsi Banten yang mengalami peningkatan akibat pandemi Covid-19.***
