Network
KABAR BANTEN - Jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk Pemkot Cilegon masih rendah.
Hal itu dikatakan oleh Direktur Korsup Wilayah II KPK, Yudhiawan Wibisono pada saat menggelar pertemuan dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota Cilegon serta sejumlah pejabat dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pelaporan LHKPN, di Aula Setda II Pemkot Cilegon, Jumat, 5 Maret 2021.
"Data KPK per 4 Maret 2021 menunjukkan, jumlah pejabat yang sudah lapor untuk LHKPN dari Pemkot Cilegon adalah sebanyak 9 orang dari 58 wajib lapor, atau baru 15,52 persen yang sudah lapor dan ini masih rendah," katanya.
Baca Juga: Sidak RSUD Kota Cilegon, Helldy Agustian Minta Hak Pegawai Segera Dibayarkan
Dia mengatakan, jumlah wakil rakyat yang sudah lapor dari DPRD Kota Cilegon adalah sebanyak 26 orang dari 40 wajib lapor, atau sudah 65 persen yang sudah lapor. Ini memang sangat rendah, apalagi wajib lapor ini sampai dengan 31 Maret 2021.
"Kami meminta kepada Pemkot Cilegon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon secepatnya menyampaikan LHKPN. Batas waktu pelaporan LHKPN adalah sampai 31 Maret 2021," ujarnya.
Baca Juga: Dewan Minta Proyek Pelabuhan Warnasari di Kota Cilegon tak Ditunda
Sementara itu, Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian mengatakan, pihaknya mengapresiasi pendampingan KPK selama ini. Ia berharap KPK akan terus bekerja sama dengan Pemkot Cilegon dalam perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Kami berkomitmen untuk melakukan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di Lingkungan Pemkot Cilegon. Secepatnya akan saya instruksikan untuk pejabat Pemkot Cilegon agar segera melapor kepada KPK terkait dengan LHKPN,” tuturnya.***
