Network
Sedangkan korban santet akan merasakan sakit (non medis), kecelakaan serta menderita (lahir batin), bahkan sampai ajalnya tiba (kematian)
“Santet tidak dapat dibuktikan dalam proses (sidang) pengadilan sebagai sebuah tindakan kejahatan (melawan hukum),” katanya.
Bahkan, kata Amas, penggiat Forum Komunikasi Paranormal dan Pengobatan Alternatif sa Indonesia (FKPPAI) sudah pernah mengajukan pentingnya RUU tentang santet ke DPR RI, dan gagal disahkan, karena kesulitan proses pembuktianya.
Baca Juga: Amas Tadjuddin: 'Sipakatau' dan 'Sipakainga' Perlu DitiruBaca Juga: Amas Tadjuddin: 'Sipakatau' dan 'Sipakainga' Perlu Ditiru
“FKPPAI yang kami dirikan pada waktu itu untuk pertama kalinya terpilih Ki Ageng Mas'ud Thoyib sebagai Ketua Umum, dan dideklarasikan di gedung pencak silat TMII Jakarta, serta dihadiri sekira 367 peserta mewakili DKI Jakarta, Banten, Jatim, Jateng, Jabar, Lampung, DIY, dan pulau Sumatera, turut serta hadir diantaranya Ki Joko Bodo, Ustad Azis Pemburu Hantu, Toro Margen, Mama Lauren, dan sederet tokoh daerah lainya,” katanya.
Ia menjelasakan, sejatinya santet bisa saja pembuktian tindak pidana kejahatanya dibuktikan di pengadilan dilakukan melalui pendapat atau keterangan ahli (pakar). Tetapi, kata dia, ahli tentang sesuatu merupakan produk perguruan tinggi.
Baca Juga: Masjid Agung Kota Serang, Amas Tadjuddin: Konflik Lalu Lintas & Sosial Luput dari Kajian
Sayangnya hingga hari ini, ucap dia, belum ada perguruan tinggi yang membuka fakultas jurusan santet, ini adalah momentum sekaligus tantangan berdirinya Fakultas Ilmu Santet di Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta.
“Santet dan atau sihir adalah perbuatan melawan hukum, bahkan berdoa sekalipun kepada Yang Maha Kuasa jika isinya doa itu dzolim hendak mencelakai orang, harus dihindari, hal tersebut dihukumi terlarang, dosa besar,” tuturnya.
Baca Juga: Ulama dan Tokoh Lintas Agama Jalani Vaksinasi Covid-19, Ketua MUI Banten Serukan Hal Ini Baca Juga: Ulama dan Tokoh Lintas Agama Jalani Vaksinasi Covid-19, Ketua MUI Banten Serukan Hal Ini
