Network
KABAR BANTEN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mengajak Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk berkolaborasi menganani persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Dengan cara bekerja sama dengan beberapa stakeholder dan solusi lainnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Serang Pujianto mengatakan, persoalan klasik bila pemerintah selalu beralasan karena tidak adanya anggaran.
Baca Juga: Sejumlah Manusia Silver di Kota Serang Terjaring Razia, Mayoritas di Bawah Umur
"Tapi memang saya tidak bisa memungkiri itu, bahwa Dinas Sosial memiliki anggaran paling kecil, bahkan terkecil. Maka di sini perlu adanya kolaborasi dengan legislatif," katanya, Kamis 11 Maret 2021.
Hal itu juga menunjukkan adanya suatu skema Pemerintah Kota (Pemkot) Serang yang dinilai kurang tepat dalam memberikan anggaran.
"Dalam hal ini selaku kuasa pengguna anggarannya adalah wali kota, itu tidak memprioritaskan terkait program-program sosial," ujarnya.
Baca Juga: Polres Serang Kota dan Pemkot Tingkatkan Pemantauan Daerah Rawan Gangguan Kamtibmas
Seharusnya, program sosial tersebut sejalan serta sebanding dengan program pembangunan dan infrastruktur.
"Bahkan pembangunan sumber daya manusia juga itu harus diprioritaskan. Termasuk program kemanusiaan, dan sosial, itu harus sebanding," ucapnya.
