Network
KABAR BANTEN - Ketua DPRD Kabupaten Lebak M Agil Zulfikar meminta kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak mengawal secara ketat pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR keagamaan bagi seluruh pekerja di Kabupaten Lebak.
Menurut Ketua DPRD Kabupaten Lebak M Agil Zulfikar, Disnaker Kabupaten Lebak harus mengawal secara ketat pemberian THR keagamaan pekerja karena hal itu sangat penting, untuk meringankan beban masyarakat di tengah Pandemi Covid-19.
Permintaan pengawalan pemberian THR keagamaan pekerja kepada Disnaker, disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Lebak M Agil Zulfikar dalam Rapat Forkopimda, pada Rabu, 28 April 2021.
Baca Juga: Maia Estianty Ungkap Kenangan Pertama Kali Umroh, Bingung Ada Kotoran Burung di Bajunya
"Kami minta Disnaker kawal pemberian THR pekerja. Untuk dapat memastikan hak-hak normatif masyarakat dapat terpenuhi," kata Ketua DPRD Kabupaten Lebak dan juga Ketua DPRD termuda se-Indonesia, M Agil Zulfikar kepada Kabar Banten, Kamis, 29 April 2021.
Menurut M Agil Zulfikar, bahwasannya peraturan mengenai THR telah tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.
Baca Juga: Temui Keluarga Awak KRI Nanggala 402, Jokowi Bangunkan Rumah hingga Kuliahkan Anak-anak Korban
Pada pasal 2 ayat (1), Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja atau Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.
"Disnaker diharapkan membuat skema pengawasan dalam mengawal pemberian THR. Supaya hak-hak normatif yang seharusnya diterima pekerja atau buruh di Kabupaten Lebak agar dipenuhi oleh pengusaha. Saya yakin hal itu akan sangat membantu beban yang dialami masyarakat kita saat ini dan menjadi stimulus ekonomi masyarakat," katanya.
