Network
KABAR BANTEN- M Najib Hamas memprakarsai pembentukan Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia atau LKPI Wilayah Banten.
Pembentukan LKPI Wilayah Banten menurut M Najib Hamas sebagai upaya peningkatan kesejahteraan secara berkesinambungan bagi nelayan dan masyarakat pesisir.
M Najib Hamas mengungkapkan, LKPI merupakan organisasi non pemerintah atau NGO yang fokus pada pendampingan masyarakat nelayan melalui kemitraan dengan lembaga pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Baca Juga: Simak! Begini Prosedur Pelaksanaan Tes SKD CPNS dan Kompetensi PPPK Non Guru 2021
Saat ini, kata M Najib Hamas, di Provinsi Banten baru terbentuk LKPI Kabupaten Tangerang.
"LKPI sudah terbentuk di wilayah yang memiliki kawasan pesisir laut minimal di 20 provinsi. Untuk Wilayah Banten sudah terbentuk di Kabupaten Tangerang yang selanjutnya akan di bentuk di kabupaten kota dan puncaknya pembentukan LKPI Wilayah Banten," kata M Najib Hamas yang merupakan pemrakarsa pembentukan LKPI Wilayah Banten, dalam siaran pers yang diterima Kabar Banten, Jumat 27 Agustus 2021.
M Najib Hamas mengaku sudah bertemu langsung dengan Direktur LKPI Dr Ayub Paidiban mengenai rencana pembentukan LKPI di Banten. Ayub menyampaikan arahannya terkait penguatan program masyarakat pesisir yang sudah dilakukan di provinsi lain.
Baca Juga: Calon Kades Dilarang Kampanye Selama Masa Tunggu Pencoblosan Pilkades Serentak Kabupaten Serang 2021
M Najib Hamas menilai dampak pandemi terhadap para nelayan dan masyarakat pesisir terjadi sangat serius. Oleh karena itu, ia berharap negara agar hadir memberikan solusi yang berkesinambungan.
“Tidak hanya cukup dengan program pembagian bansos berupa sembako, akan tetapi perlu program konkret agar mereka bisa hidup normal dengan peningkatan kesejahteraan secara berkesinambungan," kata M Najib Hamas yang juga Ketua Persatuan Ummat Islam Provinsi Banten ini.
Baca Juga: Demi Hal Ini, Karang Taruna Kabupaten Serang Sasar UMKM
M Najib Hamas mengatakan, keberadaan LKPI Wilayah Banten diharapkan bisa turut mendorong kebijakan yang bisa mengoptimalkan pemberdayaan nelayan.
"Keberpihakan pemerintah dalam penguatan ekonomi kerakyatan khususnya komunitas masyarakat pesisir di Banten perlu penguatan dari stakeholder lebih khusus perhatian dari SKPD terkait," ucapnya.***
