Network
KABAR BANTEN - Pemerintah Kabupaten Serang belum menentukan kapan pelaksanaan Pilkades Serentak 2021 bisa dilaksanakan.
Rapat penentuan waktu Pilkades Serentak 2021 di Kabupaten Serang baru akan dilakukan setelah 4 Oktober atau setelah PPKM berakhir.
Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengatakan, untuk rencana Pilkades Serentak 2021 di Kabupaten Serang, panitia kabupaten belum menentukan jadwal. Saat ini masih mengikuti arahan Kemendagri.
"Apalagi sekarang PPKM diperpanjang sampai 4 Oktober," ujarnya kepada Kabar Banten saat ditemui di ruangannya Selasa 21 September 2021.
Baca Juga: Dua Desa Peserta Pilkades Kabupaten Serang 2021 Buka Pendaftaran Ulang Calon Kades
Oleh karena itu, pihaknya pun belum menentukan sikap kapan Pilkades Kabupaten Serang akan dilaksanakan. Sebab sikap tersebut akan didahului dengan rapat panitia Pilkades Kabupaten. "Belum diagendakan rapatnya," katanya.
Hanya saja kata dia, dari ketentuan bahwa Pilkades bisa dilakukan pada bulan Oktober. Kemungkinan bisa di pertengahan atau akhir Oktober.
"Bisa jadi kalau lihat informasi Pandeglang dan Tangerang sudah tentukan tanggal di pertengahan kita bisa jadi di akhir Oktober," ucapnya.
Baca Juga: Ingin Makin Cakap Digital? Berikut Tips agar Warganet Cerdas Berselancar di Media Sosial
Sedangkan untuk waktu pencoblosan Pilkades yang beredar akan dilakukan 23 Oktober, dipastikan hoax.
"Tapi kalau 23 Oktober gak benar, jelas hari Minggu Oktober. Paling cepat pertengahan atau akhir," tuturnya.
Entus mengatakan rapat koordinasi panitia kabupaten baru akan dilaksanakan diatas tanggal 4 Oktober atau setelah PPKM berakhir.
Baca Juga: Calon Kades Dilarang Kampanye Selama Masa Tunggu Pencoblosan Pilkades Serentak Kabupaten Serang 2021
Menurut mantan kepala BKD itu, jika bicara teknis selama Kabupaten Serang ada di level 2, Pilkades bisa dilakukan.
Namun dengan catatan menerapkan protokol kesehatan, kemudian diberikan jadwal pemanggilan pemilih.
"Sepertinya bisa dilakukan. Tapi lagi lagi kembali ke aturan atau arahan Kemendagri karena sifatnya umum Jawa Bali, Kabupaten Serang harus ikut kebijakan Kemendagri," tuturnya.***
