Network
"PHK masal belum dibayar, BPJS belum dibayar, bahkan mereka sudah tidak dipekerjakan tapi peralihan sudah terjadi," ujarnya kepada Kabar Banten.
Pihaknya pun sudah menanyakan pada Disnakertrans, selama ini sudah sering melayangkan surat panggilan terhadap perusahaan namun belum juga hadir.
Baca Juga: Pondok Pesantren Berbasis IT Dibangun di Kawasan Pariwisata Anyer-Cinangka Kabupaten Serang
Padahal sesuai aturan ketika akan melakukan pengalihan perusahaan atau jual saham tentunya harus diselesaikan lebih dahulu hubungan perburuhannya dengan perusahaan pertama.
"Ini orang di PHK pesangon gak ada gaji gak ada terus gak dipekerjakan. Sementara perusahaan berjalan atas nama baru sampai sekarang gak ada komunikasi apapun dengan pekerjaan lama," ucapnya.
Ia mengatakan kasus PHK tersebut sudah dilakukan selama satu tahu. Untuk menyelesaikan sudah ada upaya mediasi namun tidak pernah berhasil. Oleh karena itu buruh pun ngadu ke dewan.
Politikus Gerindra itu memberikan rekomendasi akan memanggil perusahaan yang baru dan lama. Pihaknya sudah mengagendakan dan berharap bisa realisasi.
"Kita hadirkan Disnaker, serikat, dan mereka akan dipanggil atas nama DPRD untuk memediasi apa sebenarnya permasalahan sampai mereka tidak tindaklanjuti sesuai aturan berlaku padahal ini jelas ada di Kabupaten Serang. Ini dipanggil secepatnya melalui pimpinan," katanya.
Baca Juga: Rezeki dan Hari Keberuntungan Weton Sabtu Pahing Menurut Primbon Jawa
Sementara untuk audiensi kedua, dilakukan oleh serikat buruh se Kabupaten Serang. Dimana para serikat buruh tersebut meminta pembuatan Raperda baru yang menyesuaikan dengan undang undang terbaru omnibuslaw.
