Network
KABAR BANTEN - Ombudsman Banten menerima ratusan pengaduan terkait pelayanan di kelurahan/desa selama 2021.
Pengaduan yang masuk Ombusdman Banten tersebut di antaranya tentang pungutan liar (pungli), penyimpangan prosedur, hingga pelayanan berlarut-larut.
Permasalahan yang paling banyak dilaporkan kepada Ombusdman Banten yaitu tentang pertanahan.
“Ombudsman Banten menerima 106 pengaduan (7 persen dari jumlah total laporan/pengaduan) terkait pelayanan di kelurahan/desa,” kata Zainal saat Rapat Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Serang, Kamis 4 November 2021.
Dia menuturkan, sebagai wajah dan ujung tombak pelayanan pemerintah, kelurahan/desa secara umum masih cukup banyak PR pekerjaan rumah) yang perlu diselesaikan untuk perbaikan pelayanan.
“Bentuk-bentuk maladministrasi yang sering dilaporkan antara lain berupa penundaan berlarut, pungli, penyimpangan prosedur, pelayanan tidak patut, dan tidak memberikan layanan," ujarnya.
"Sedangkan substansi permasalahan terbanyak yang diadukan mulai dari layanan pertanahan, adminduk, kesos, pajak, dan perizinan,” kata dia, menambahkan.
Zainal mendorong agar seluruh jajaran kelurahan di Pemkot Serang bersungguh-sungguh mewujudkan komitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Upaya peningkatan pelayanan publik tersebut dapat dimulai dengan menyusun dan mempublikasikan standar pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
