Network
KABAR BANTEN – Polda Banten menetapkan dua oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional atau BPN Lebak yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagai tersangka dalam dugaan pungli pengurusan sertifikat tanah.
Dua oknum pegawai BPN Lebak tersebut sebelumnya diamankan Polda Banten bersama dengan tiga orang lainnya saat OTT, yang di antaranya adalah seorang lurah atau kepala desa, Jumat 12 November 2021.
Polda Banten menetapkan dua oknum pegawai BPN Lebak sebagai tersangka dugaan pungli. Mereka yakni RY (50) dan PR (41).
Baca Juga: Oknum Lurah hingga 4 Pegawai BPN Lebak Terjaring OTT Polda Banten, Amplop Berisi Uang Disita
Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga mengatakan, penyidik Ditreskrimsus Polda Banten telah secara intens melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi, di antaranya pihak yang merasa dirugikan dan pihak terkait dalam pengurusan sertifikat hak milik (SHM).
"Selain itu, 5 orang yang telah diamankan pada Jumat lalu juga telah diperiksa oleh penyidik,” kata Shinto Silitonga dalam keterangannya, Minggu 14 November 2021.
Shinto mengungkapkan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan, penyidik kemudian melakukan gelar perkara dan menetapkan dua tersangka yaitu RY (50) dan PR (41).
“Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik Ditreskrimsus Polda Banten telah menetapkan 2 tersangka yang bekerja sebagai staf kantor BPN Lebak," kata Shinto Silitonga.
Dirreskrimsus Polda Banten Kombes Pol Dedi Supriadi mengatakan, penyidik menerapkan persangkaan Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu tindak pidana bagi penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang memberikan sesuatu untuk mengerjakan sesuatu dengan ancaman 4-20 tahun penjara dan denda Rp200 juta - Rp1 miliar.
"Atas perbuatannya para tersangka dikenakan Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara,” kata Dedi.
Terhadap dua tersangka telah dilakukan penahanan sejak Sabtu 13 November malam selama 20 hari ke depan di Polda Banten.
Polda Banten melalui Kapolda Irjen Pol Rudy Heriyanto memberikan atensi serius terhadap kasus-kasus korupsi.
Kapolda memerintahkan jajaran untuk tidak ragu melakukan operasi tangkap tangan sebagai shock therapy sekaligus memberi efek pencegahan bagi yang lain.
Baca Juga: OTT Polda Banten di Lebak, Lurah dan Sejumlah Pegawai BPN Diamankan
“Saya sudah perintahkan jajaran Reserse untuk tidak ragu lakukan penindakan tegas terhadap pungutan liar, sangat meresahkan masyarakat, bahkan dengan operasi tangkap tangan untuk beri efek cegah dan warning keras kepada pelayan publik,” kata Rudy Heriyanto.
Rudy Heriyanto juga menegaskan Polda Banten akan mengevaluasi hasil OTT ini.
“Apabila memang dibutuhkan maka saya tidak pernah segan perintahkan jajaran untuk lakukan OTT terhadap kasus-kasus korupsi yang lainnya. Kami sangat serius dalam menangani tindak pidana korupsi di wilayah Banten,” kata Rudy.***
