Network
KABAR BANTEN - Kisruh aset antara Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Serang dan Pemerintah Kota atau Pemkot Serang ditanggapi oleh Pengamat Hukum Tata Negara dan Pemerintahan, Yhanu Setiawan.
Yhanu Setiawan mengatakan, pemerintah daerah seharusnya menunjukkan sikap dan tidak mempertontonkan perdebatannya terkait aset yang saat ini menjadi sorotan publik.
"Jangan menunjukkan ketidakdewasaan antar pemerintah, khususnya Pemkab Serang dan Pemkot Serang yang masih memperdebatkan aset," katanya, Rabu 3 Agustus 2022.
Menurut dia, Pemkab Serang seharusnya menerima keputusan dan mengikuti aturan perundang-undangan yang telah dibuat Pemerintah Pusat.
Bahkan, selayaknya Pemkab Serang menyerahkan seluruh aset tersebut kepada Pemkot Serang.
"Karena aset-aset tersebut berada di wilayah atau teritorial Kota Serang, dan itu sudah menjadi kewajiban Kabupaten Serang untuk menyerahkan," ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Serang tak akan Serahkan Pendopo, Bupati Serang: Tidak Mungkin Aset Diserahkan Seluruhnya
Apalagi jika Pemkab Serang beralasan Pendopo Kabupaten tersebut memiliki nilai sejarah, dan berencana untuk dijadikan museum.
"Pemkab Serang kan banyak benda dan tempat bersejarahnya urus saja yang ada, dan serahkan seluruh tanggung jawab aset tersebut kepada pemkot," tuturnya.
"Jangan mempertontonkan kepada masyarakat terkait perebutan aset seperti ini," lanjutnya.
Baca Juga: 16 Aset Pemkab Serang Tak Diserahkan, Begini Tanggapan Pemkot Serang
Pendopo Kabupaten Serang, kata dia, berada di wilayah Kota Serang, dan mestinya kedua daerah menyelesaikan persoalan aset tersebut mengikuti aturan.
"Pendopo aset ada di teritori Kota Serang dan sudah seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab kota," ucapnya.
Selain itu, Kota Serang harus mengurus dan merawat, serta menjaga aset yang telah diserahkan oleh Pemkab Serang.
"Jangan hanya meminta, lalu kemudian dibiarkan, saya rasa itu sikap yang kekanak-kanakan. Kota Serang harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap aset tersebut," ujarnya.***
