Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tiga KPU, Ini Hasil Putusan Sidang Bawaslu Banten

Zainal menyebutkan beberapa dasar hukum diperbolehkannya klarifikasi dengan cara video call.

"Surat KPU RI dan juga SK KPU nomor 346 itu dijelaskan bahwa untuk menjaga hak-hak partai politik maka dibuatlah satu ketentuan apabila tidak bisa hadir dengan kondisi tertentu, sakit, sedang ngurus pekerjaan, tidak bisa hadir saat klarifikasi maka itu diperbolehkan," jelasnya.***