Network
KABAR BANTEN - Upaya reformasi birokrasi di Pemerintahan Provinsi atau Pemprov Banten di era Pj Gubernur Banten Al Muktabar jadi sorotan.
Bahkan dreformasi di Pemprov Banten dinilai stagnan. Komisi I DPRD Banten mengingatkan agar proses penataan dilakukan secara benar.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Ahmad Jazuli Abdillah mempertanyakan konsep birokrasi era Pj Gubernur Banten Al Muktabar.
"Kita ingin tau konsep besar reformasi birokrasi yang di jalankan pak Pj ini. Mesti kita kawal. Tapi sebelum kita kawal, kita ingin tahu dulu konsepnya apa ?," ujar Jazuli.
Baca Juga: Formasi Jabatan Dikecualikan, Nasib Ribuan Honorer Pemprov Banten Belum Ada Kejelasan
Tidak hanya sebatas konsep, Ahmad Jazuli Abdillah juga mempertanyakan terkait dengan keberadaan tim penilaian kinerja ASN sebagai pengganti dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
"Dulu kita mengenal yang namanya Baperjakat. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Sekarang tidak ada, yang ada adalah tim penilai kinerja. Apakah di Pemprov Banten sudah ada tim penilai kinerja atau belum ?," ucapnya kembali melontarkan pertanyaan.
Jazuli mengingatkan bahwa keberadaan tim penilaian kinerja ASN atau pegawai yang didalamnya terdapat Sekda, BKD, dan inspektorat, menjadi keharusan. Sebab sudah menjadi amanat undang-undang.
"Undang undang ASN nomor 6 tahun 2014. Turunanya PP nomor 49 tentang manajemen ASN, ada istilah tim penilai kinerja," tegasnya.
Dalam konsep birokrasi kata Jazuli, keberadaan tim penilai kinerja ASN atau pegawai menjadi penting. Sebab menjadi modal dasar dalam penempatan atau pengangkatan jabatan.
"Kalau sudah ada, maka wadah (tim penilai kinerja) inilah yang menjadi operator dan distributor pegawai sebagai syarat kepangkatan, kompetensi, itu harus ada," tegasnya.
Jazuli menegaskan, jika pengangkatan dan penempatan jabatan tidak melalui tim penilaian kinerja ASN atau pegawai serta mekanisme yang diberlakukan, maka bakal menjadi ruang kesalahan penempatan pegawai. Sehingga menjadi beban bagi Pj Gubernur Banten.
"Kalau ada pejabat diangkat tanpa penilaian kinerja itu namanya apa . Misalkan normatifnya kepangkatannya cukup, golongannya cukup, tidak ada catatan catatan di inspektorat, lalu dia diangkat tidak melalui prosedur," katanya mencontohkan kesalahan dalam repormasi birokrasi.
"Dewan mengingatkan itu diperhatikan. Kalo itu diabaikan nanti akan ada ruang ruang informal atau saluran liar yang akan mengganggu sistem pemerintahan," katanya.
Jazuli kembali menyampaikan kerhawatirannya konsep birokrasi yang belum jelas menjadi beban bagi Pj Gubernur Banten dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Ini sangat dibutuhkan PJ untuk membentengi diri. Yang saya hawatirkan Pj inikan mengelola sistem kepegawaian yang luas ini orangnya banyak, beragam," katanya..
Tokoh masyarakat yang juga Ketua PCNU Kota Serang KH Matin Syarqowi mengatakan, sudah lebih 100 hari Pj Gubernur Banten Al Muktabar memimpin Provinsi Banten.
Ia menilai tidak ada progres perubahan yang bagus bahkan menurutnya dari sisi birokrasi mengalami stagnan.
Baca Juga: Sembilan Parpol Baru di Banten Berpeluang Ramaikan Persaingan Pemilu 2024
"Paska seratus hari Gubernur Banten dan sampai pada HUT Banten. Dari sisi repormasi birokrasi mengalami stagnan" ujar Matin kepada Kabar Banten, Rabu 12 Oktober 2022 lalu.
Pengasuh Pesantren Al Fathoniyah Kota Serang itu menilai, salah satu kelemahan Al Muktabar kurang membangun komunikasi.
"Karena kurangnya komunikasi antara Pj Gubernur dengan seluruh birokrasi dan stekholder. Ego merasa bener sendiri," ujar Matin.***
