Network
KABAR BANTEN. - Pengangguran di Provinsi Banten diperkirakan bakal melonjak. Saat ini saja berdasarkan data BPS Banten per Agustus 2022 pengangguran di Banten mencapai 523 ribu orang, paling tinggi di Kabupaten Sereng mencapai 10,61 persen dan terendah di Kota Tangsel 6,59 persen.
Jumlah tersebut dimungkinkan bertambah seiring dengan potensi tiga perusahaan besar yang ada di Provinsi Banten dikabarkan bakal hengkang dari Banten.
Informasi akan hengkangnya tiga perusahaan dibenarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Septo Kalnadi.
Ia mengakui mendapat kabar tiga perusahaan yang bakal hengkang dari Provinsi Banten. Persoalan itupun tidak dipungkiri Septo, bakal berdampak terhadap jumlah pengangguran di Banten.
Baca Juga: Penyumbang Terbesar Pengangguran di Banten, Al Muktabar: Jurusan di SMK Akan Dievaluasi
Bahkan dari salah satu perusahaan besar yang bakal hengkang, dari kurang lebih 54 ribu pekerja, dimungkin hanya 5 ribu pekerja yang masih dipekerjakan lantaran berlahan perusahaan meninggalkan Banten.
"Dari 54 ribu, paling disini sekitar 5 ribu," ujar Septo kepada awak media di Gedung Disnakertrans Provinsi Banten usai menyampaikan sambutan dalam kegiatan Temu Karya Gugus Kendali Mutu dan Produktivitas yang diikuti banyak perusahaan yang ada di Wilayah Banten, Rabu 9 November 2022.
Septo juga sudah mendapatkan informasi alasan tiga perusahaan besar di Provinsi Banten yang bakal hengkang. Salah satu alasannya yaitu tingginya UMK di Wilayah Banten.
Baca Juga: Lulusan SMK Penyumbang Terbesar Pengangguran di Banten, BPS Ungkap Penyebabnya
"Macam-macam salah satunya UMK-nya kita sudah diatas," ujar Septo.
Kabar itupun membuat Septo harus berfikir keras untuk menangani dampak dari potensi membludaknya jumlah pengangguran di Banten."Kita berupaya mengecilkan dampak," katanya.
Meski demikian, Disnakertrans Banten kaya Septo, tidak bisa menangani sendiri. Artinya membutuhkan bantuan OPD lain diantaranya, Disperindag Banten, Dindikbud Banten.
"Disnaker itu tidak bisa kerja sendiri, dari Disperindag, dari kalangan Dinas Pendidikan bagaimana," katanya.
Baca Juga: Ketua DPRD Kota Serang Sebut Penghapusan Honorer Akan Menambah Angka Pengangguran di Daerah
Potensi membeludaknya jumlah pengangguran di Banten akibat tiga perusahaan bakal hengkang, berdampak terhadap ekonomi keluarga."Dampaknya kan kali tiga, anak, istri," katanya.
Ditempat terpisah, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Yeremia Mendrofa mengakui sudah mendengar kabar tiga perusahaan besar di Banten bakal hengkang.
Kabar itu saat menggelar rapat bersama Disnakertrans Banten."Kemarin dirapat tersampaikan info tersebut," ujar Yeremia.
Potensi bakal membludaknya jumlah pengangguran di Banten akibat bakal hengkangnya tiga perusahaan besar di Banten, menurut Yeremia menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten."Itu dia tantangan kita," katanya.
Baca Juga: Pemkot Cilegon Klaim Angka Pengangguran Terbuka Turun Sebesar 2 Persen
Sebelumnya, Yeremia juga mewanti-wanti Disnakertrans Provinsi Banten dalam menentukan UMP dan UMK.
Yeremia hawatir, di tengah situasi saat ini, proses menentukan besaran UMP dan UMK menimbulkan dampak negatif.
"Jangan sampai dalam situasi seperti ini momentum penentuan UMP dan UMK menjadikan situasi yang tidak baik," ujarnya hawatir.
Melihat persoalan itu, Yeremia merekomendasikan beberapa langkah yang perlu dilakukan Disnakertrans Banten yakni, memetakan kebutuhan kompetensi atau skill yang dibutuhkan setiap Industri yang ada di Provinsi Banten.
Baca Juga: Pengangguran di Banten Tertinggi se-Indonesia! Begini Kondisi Ketenegakerjaannya Menurut BPS
"Serta mengkoordinasikan kebutuhan kompetensi atau skill tersebut dengan dinas terkait seperti Ke Dinas Pendidikan supaya SMK dan BLK bisa memenuhi kebutuhan tersebut, ke DPMPTSP dan BAPPEDA mengiat investasi maupun program pembangunan yang padat karya di Banten," pintanya.
Selanjutnya, Yeremia juga meminta Disnakertrans Banten untuk menumbuhkan kewirausahaan di Provinsi Banten yang menyerap tenaga kerja baru.
"Koordinasi denhan Dinas Koperasi dan UMKM untuk pendampingan, Bank Banten, Perbankan lainnya yang menyalurkan KUR dan Jamkrida untuk bantuan Permodalan," sarannya.
Saran Yeremia juga disampaikan untuk potensi tiga perusahaan yang bakal hengkang dari Banten.
Baca Juga: Pecahkan Masalah Pengangguran, Pemkot Tangerang Gelar Job Fair 2021 di Setiap Kelurahan
"Terus melakukan pendekatan yang baik kepada Perusahaan tersebut. Kalou bisa menunda atau membatalkan rencana tersebut," katanys.
Seandainya memang Perusahaan tersebut harus hengkang 100% dengan berbagai alasan, ujar dia, maka perlu difasilitasi supaya dampak buruk terhadap ketenagakerjaan seminim mungkin seperti fasilitasi terkait pembayaran pesangon.
"Kemudian pendampingan supaya yang terdampak PHK tersebut bisa mendapatkan pekerjaan kembali ataupun bisa membuka usaha mengunakan dana pesangon," sarannya.***
