Network
Baca Juga: Tinggal Dua Bulan Lagi, APBD Banten 2022 Baru Terserap 63,46 Persen, Al Muktabar Ungkap Penyebabnya
“Jadi ini memang delik aduan. Itu diatur di Pasal 52 ke atas (UU KIP),” kata Toni lagi.
Toni juga mengakui jika pelanggaran berupa tidak segera diumumkannya DPA APBD P ini juga tidak serta merta menjadikan OPD dimaksud memiliki nilai tidak informatif atau nilai lebih buruk dari itu, dalam penilaian KI yang biasanya diumumkan setiap tahunnya sebagai hasil monitoring dan evaluasi KI terhadap badan public.
Hal itu disebabkan oleh tahapan monitoring dan evaluasi yang dilakukan KI setiap tahunnya tidak mencukupi untuk sampai dapat memonitor dan mengevaluasi APBD Perubahan, di mana biasanya waktu pembahasan APBD Perubahan berbarengan dengan tahapan akhir monev KI terhadap badan publik.
“Meski begitu (kasus) ini menjadi masukan bagi kami untuk mengupayakan penyesuaian tahapan monev agar juga dapat me-monev APBD Perubahan,” paparnya.
Sebelumnya diberitakan Pj Sekretaris Daerah Banten Moch Tranggono mengaku sependapat dengan ketentuan yang diatur UU tentang Keterbukaan Informasi Publik mengenai tenggat waktu publikasi atau pengumuman informasi publik kategori berkala seperti DPA adalah 6 bulan sejak diterbitkan.
Menurutnya, publik tetap bisa melakukan pengawasan meski informasi tentang DPA tersebut baru diumumkan 6 bulan kemudian alias pelaksanaanya sendiri sudah terjadi.
Lebih jauh Tranggono meminta masyarakat untuk terlalu khawatir dengan belum dipublikasikannya DPA tersebut.
Menurutnya DPA bukanlah sesuatu yang bersifat dirahasikan. Tranggono menyebut jika memang ada anggota masyarakat yang membutuhkan untuk segera mengetahui alias tidak bisa menunggu publikasi dilakukan, anggota masyarakat tersebut bisa melakukan permohonan informasi publik ebagaimana diatur UU KIP.***
