Network
Dia juga meminta kepada semua elemen masyarakat termasuk pers untuk menyampaikan jika ada informasi jual beli jabatan, termasuk pihak luar yang mengaku bisa menempatkan ASN di salah satu jabatan tertentu.
"Saya juga berkenan untuk ada infofmasi di luaran yang tidak baik disampaikan, dan saya respon sekali yang disampaikan di media (pers), karena itu kontrol publik, sehingga apa-apa yang diinformasikan, kita tindak lanjuti," ujarnya.
Dia menegaskan, pihaknya memastikan dalam penempatan jabatan di lingkungan Pemprov Banten tidak ada transaksional atau jual beli jabatan.
Baca Juga: Empat Jabatan Kepala OPD Pemprov Banten Kosong, Ini Saran Ketua Komisi I
"Tidak ada Baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan) swasta (pihak luar). Saya pastikan tidak ada itu," kata Al Muktabar.
Kekosongan pos jabatan sebelumnya juga terjadi pada pos jabatan kepala sekolah.
Sebanyak 63 jabatan kepala SMA dan SMK Negeri di Provinsi Banten yang menjadi kewenangan Pemprov Banten disebutkan masih dalam posisi kosong sampai saat ini. Selain kepala sekolah, ada 100 jabatan pengawas yang juga kosong.
Baca Juga: Didesak DPRD Banten Segera Isi 60 Jabatan Kosong Kepala SMAN dan SMKN, Begini Jawaban Al Muktabar
Terkait itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Nana Supiana pernah mengatakan, untuk pengisiannya, Pemprov Banten telah mengirim sejumlah tenaga pendidik untuk mengikuti Diklat kepala sekolah dan pengawas sejak beberapa tahun lalu. Namun, Pemprov belum melakukan pengangkatan.
Ia mengatakan, diklat kepala sekolah dan pengawas adalah salah satu syarat untuk dilantik menjadi kepala sekolah dan pengawas. Bukan berarti seluruh pegawai yang mengikuti diklat tersebut akan dilantik.
