Network
KABAR BANTEN - Kabar terbaru datang dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Banten.
Akhir tahun 2022, BPKAD Banten berhasil merealisasikan penyelesaian aset daerah hingga 75 persen.
Artinya, sisa aset yang belum bersertifikat dan harus diselesaikan BPKAD Banten hanya tinggal 25 persen.
Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti menargetkan, tahun 2023 semua aset Pemprov Banten bersertifikat.
"Aset yang sudah bersertifikat mencapai 75 persen. Sisanya 25 persen lagi diselesaikan tahun ini," ujar Rina Dewiyanti.
Target penyelesaian aset, disampaikan Rina Dewiyanti kepada Kabar Banten pada Kamis, 12 Januari 2023.
Rina Dewiyanti menjelaskan, 282 bidang set yang menjadi target diselesaikan pada tahun 2023 ini.
Dari jumlah bidang aset itu, 219 merupakan aset dalam bentuk jalan, jembatan dan drainase.
Selebihnya kata Rina Dwiyanti, juga 36 bidang aset di OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud.
Baca Juga: Angkot Tabrak Truk di Tol Tangerang-Merak, 18 Karyawan PT Nikomas Luka-luka
13 bidang di OPD Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP, 3 bidang di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda.
2 bidang di OPD Dinkes, DLH, Dinas Pertanian dan Biro Umum dan 1 bidang di Dinas Sosial.
"Sejumlah aset itu yang ditarget bersertifikat tahun 2023 itu, tersebar di seluruh daerah," kata Rina Dewiyanti.
Baca Juga: Pj Gubernur Banten Bawa Hoki, Bikin Dagangan Tukang Bakso Ini Ludes, Begini Ceritanya
Aset itu yakni di Kabupaten Lebak 34 bidang, Pandeglang 64 bidang, Kabupaten Serang 57 bidang, Kota Serang 20 bidang, Kota Cilegon 5 bidang.
Kemudian Kabupaten Tangerang 63 bidang, Kota Tangerang 24 bidang dan Kota Tangerang Selatan 15 bidang.
"Berupa tanah jalan 62 bidang, situ/danau/waduk 129 bidang, irigasi 22 bidang, sekolah 36 bidang dan tanah datar 33 bidang," jelas Rina Dewiyanti.
Untuk menyelesaikan sisa aset 25 persen yang bersertifikat, BKD Banten membuat strategi penyelesaiannya.
Baca Juga: Debut Cristiano Ronaldo Vs Lionel Messi Diprediksi Membludak, Bukan Sekadar Laga Persahabatan Biasa
Strategi itu kata Rina Dewiyanti, melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait, dengan Datun Kejati Banten, Komisi 3 DPRD, Kanwil BPN dan seluruh Kantah Kab/Kota se Banten.
Kemudian, melakukan pemetaan lokasi, identifikasi kondisi exsisting dan memetakan permasalahan dan kendalanya serta upaya solusi pemecahan masalahnya.
Selain itu kata Rina Dewiyanti, juga sudah dibentuk tim percepatan pengsertipikatan yang turun untuk melakukan pendataan terhadap sejumlah aset itu.
“Sampai akhir bulan Januari ini, Insya Allah proses pemetaan itu sudah selesai dilakukan, tinggal nanti proses administrasi selanjutnya,” katanya.***
