Network
LEBAK, (KB).- Komisi III DPRD Lebak menyoroti keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Kabupaten Lebak. Sebab, kinerja TKPKD selama ini tak terdengar gaungnya, sehingga keberadaannya patut dipertanyakan.
Anggota Komisi III DPRD Lebak Imad Humaedi menilai, kinerja TKPKD di Kabupaten Lebak sejauh ini dirasakan belum optimal. Keberadaan TKPKD yang seharusnya menjadi sarana penggerak penanggulangan kemiskinan di daerah tak terdengar gaungnya.
Padahal, banyak persoalan sosial mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, khususnya dari TKPKD.
"Tak terdengar gaungnya. Saya kira, kinerja TKPKD perlu dievaluasi, agar keberadaannya bisa dirasakan manfaatnya," kata Imad Humaedi, Ahad (27/10/2019).
Menurutnya, indikasi bahwa kinerja TKPKD kurang optimal bisa dilihat dari banyaknya persoalan menyakut sosial kemiskinan yang tak tertangani secara maksimal. Bahkan, selama reses yang dilakukannya dalam sepekan ini, banyak aspirasi terkait penyelesaian masalah sosial yang seharusnya perlu kehadiran peran TKPKD.
"Salah satu peran dan fungsi TKPKD adalah melakukan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. Peran TKPKD juga sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2013," katanya.
Oleh karenanya, Komisi III akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya liding sektor yang membahawi TKPKD. Hal itu diperlukan agar peran TKPKD lebih jelas sebagaimana tugas dan fungsinya.
"Saya melihat peran dan kinerja TKPKD ada kemandulan. Makanya, perlu didorong akan kinerjanya bisa maksimal," ucapnya.
Reses ke tiga desa
Dibagian lain, berkaitan dengan hasil reses yang dilaksanakan di Desa Haurgajrug, Sukamarga, Paja, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Maja, Curugbitung, Cipanas dan Lebakgedong.
Ia mengaku, hampir sebagian besar aspirasi yang disampaikan masyarakat yaitu masalah infrastruktur publik dan pemberdayaan usaha masyarakat.
"Keluhannya didominasi masalah infrastruktur, seperti masalah jalan, jembatan, irigasi, sarana mandi cuci kakus (MCK)," ucapnya.
Mayoritas masyarakat juga menginginkan adanya pemberdayaan pada beberapa kegiatan sosial. Salah satunya menginginkan adanya kelompok usaha bersama di masing-masing desa agar perekonomian masyarakat meningkat.
"Makanya disini perlu peran TKPKD agar persoalan-persoalan semacam ini tertangani," tuturnya.
Sementara, Kepala Dinas sosial (Dinsos) Lebak Eka Darmana Putra mengatakan, TKPKD meliputi Bappeda, Dinsos, Dinkes, Disdik, Distanbun, Disketapang, DPUPR, Dinkip UKM dan Disperindag.
Mengenai kritik atas kinerja TKPKD, menurutnya yang jelas tingkat kemiskinan di Lebak dari tahun ke tahun terus menurun. "Itu sebuah bukti bahwa produktivitas kinerja tim telah membuahkan hasil," ujarnya. (PG)*
