Network
PANDEGLANG, (KB).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang berencana mengalihkan anggaran perjalanan dinas yang belum diserap untuk penanganan Covid-19.
Namun demikian, dewan juga mendorong agar pemerintah daerah menganggarkan pengadaan masker gratis untuk dibagikan kepada masyarakat, karena selama ini mayoritas warga Pandeglang belum menggunakan masker.
Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Tb. Udi Juhdi mengatakan, dari hasil rapat bersama unsur pimpinan dan fraksi menyatakan anggaran perjalanan dinas yang belum terpakai akan dialihkan untuk penanganan Covid-19.
”Kemarin kami menggelar rapat dengan pimpinan Fraksi DPRD dan sepakat perjalanan dinas akan dialihkan untuk penanganan Covid-19,” kata Ketua DPRD Pandeglang dari Fraksi Gerindra Udi Juhdi kepada Kabar Banten, Jumat (3/4/2020).
Sementara itu, kata dia, untuk anggaran reses atau jaring aspirasi tetap diserap dan tidak dilakukan pemangkasan. Sebab agenda reses tersebut bisa digelar nanti.
”Kalau reses kan ada urusan dengan konstituen (warga binaan daerah pemilihan), itu tidak dipangkas. Paling biaya perjalanan dinas yang akan dialihkan untuk Covid-19. Jadi nanti setiap agenda rapat akan dilaksanakan dalam daerah," ucapnya.
Ia menjelaskan, soal teknis penyerapan anggaran perjalanan dinas untuk penanganan corona bisa diserahkan ke Pemkab Pandeglang atau nanti DPRD yang akan membeli alat pelindung diri atau APD untuk masyarakat. Tetapi, anggaran akan digunakan untuk kebutuhan yang mendesak.
”Kami berharap penyalurannya gimana nanti saja. Karena ini musibah kita bersama, sehingga harus kita lakukan bersama-sama. Pencegahannya bisa dilakukan sejak dini, jangan sampai kita menunggu terpapar virus corona," ujarnya.
Udi menilai, masa darurat Covid-19, pemerintah sudah terlihat melakukan aksi pencegahan virus corona melalui penyemprotan disinfektan dan pengadaan hand sanitizer. Namun saja untuk masker, masyarakat belum terlihat ada pembagian dari pemerintah.
"Alhamdulillah, kami dari DPC Partai Gerindra telah membagikan bantuan sembako untuk warga seperti di Cikoromoy, Menes, Labuan dan beberapa daerah lainnya. Kegiatan ini akan terus berjalan untuk meringankan beban masyarakat dalam masa karantina wilayah," tuturnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Pandeglang Agus Khotibul Umam, mendukung langkah pengalihan dana perjalanan dinas untuk penanganan Covid-19. Langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian anggota dewan dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.
"Kami sepakat, karena lebih baik mencegah. Sehingga, jangan sampai ada warga Pandeglang yang positif terpapar Covid-19," katanya.
Menurut dia, soal teknis penyaluran anggaran bisa dilakukan oleh anggota dewan, sehingga anggota dewan bisa turun langsung ke lapangan.
"Kalau bisa biar nanti anggota dewan yang menyalurkan langsung. Nanti kita koordinasi dengan pihak terkait seperti tim gugus tugas, termasuk Dinkes untuk memastikan wilayah mana saja yang kekurangan APD, termasuk puskesmas," ujarnya.
Sekretaris DPRD Pandeglang Andi Kusnardi masih menghitung anggaran yang akan diajukan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKAD) terkait pengalihan dana perjalanan dinas untuk virus corona. Selain itu, kata dia, pihaknya belum mendapatkan aturan teknis dalam pergeseran anggaran tersebut.
"Kalau nilainya masih kita hitung, perjalanan dinas luar kota yang belum terpakai tersebut terhitung Maret, April sampai Mei 2020. Setelah kita hitung, nanti akan kita sampaikan kepada pemerintah daerah,"ujarnya. (IF/EM)*
