Network
Saat ini pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari BPKAD untuk membahas hal tersebut.
"Saya pikir kan ini pemprov yang punya ide dan Ibu Rina (Kepala BPKAD) sendiri sudah ngomong mau ke dewan, saya tunggu aja. Paling nanti saya ingetin lah. Saya ingetin kapan nanti mau ke sini, karena kaitannya cashflow jangan sampai bermasalah," ujarnya.
Terpisah, Kepala BPKAD Banten mengamini pemprov memiliki waktu sampai Juni untuk bisa meminjam uang ke BJB. Jika tak kunjung cair maka pinjaman akan batal. "Iya," ujarnya singkat.
Meski begitu, menurutnya rencana pinjaman Pemprov Banten tersebut direspon positif oleh BJB. "BJB pada dasarnya siap memberikan pinjaman," katanya.
Lalu kapan pembahasan perihal pinjaman tersebut dengan DPRD Banten, ia akan terlebih dahulu menghitung cashflow terlebih dahulu. "Kami sedang menghitung dan mengalkulasi cashflow-nya dulu," ucap mantan Kepala BPKAD Lebak ini.
Sebelumnya diberitakan, Pemprov Banten meminjam uang dari BJB untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19. Tak tanggung-tanggung, nilai pinjaman tersebut mencapai Rp 800 miliar.
Hal tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan Gubernur Banten nomor 980/934-BPKAD/2020 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Banten Andra Soni tertanggal 29 April 2020.
Dalam surat disebutkan bahwa pinjaman tersebut dilatarbelakangi pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) maupun pendapatan dana perimbangan. (SN)*
