Network
"Terakhir (pencairan) di Mei, mungkin saat ini dihentikan sementara. Tahap 2 atau 3 saya enggak ngerti. (Kenapa dihentikan) enggak tahu tanya KPK saja," ujarnya.
Plt Kabiro Bina Perekonomian Ahmad Saukani mengatakan, Pemprov Banten mengalokasikan dana sebesar Rp 245.532.041.095 untuk program pemulihan dampak ekonomi akibat Covid-19. Anggaran tersebut disebar ke sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten.
Total anggaran Covid-19 di Pemprov Banten Rp2 .134.516.009.095. Anggaran ini bersumber dari Belanja Tak Terduga (BTT) hasil pergeseran anggaran tiga tahap Rp 1.683.516.009.095, Silpa BLUD Rp 11.000.000.000 dan bantuan keuangan kabupaten/kota yang dikelola langsung oleh kabupaten/kota Rp 440.000.000.000.
"Anggaran BTT Banten data dari Bappeda, TAPD (sebesar) Rp 2,134 triliun," katanya.
Total anggaran Covid-19 di Pemprov Banten dialokasikan untuk tiga program. Rinciannya program kesehatan sebesar Rp 266.954.468.000, pemulihan dampak ekonomi sebesar Rp 245.532.041.095, dan jaring pengaman sosial (JPS) sebesar Rp 1.182.029.500.000. Selain itu, ada juga bankeu kabupaten/kota yang dikelola langsung oleh kabupaten/kota sebesar Rp 440.000.000.000.
"Program dampak ekonomi itu bukan dananya pada OPD tapi dana BTT. Selama program darurat dalam rangka pemulihan recovery ekonmi dampak dari covid disiapkan program pemulihan ekonomi," katanya. (SN)*
