Network
LEBAK, (KB).- Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menegaskan, selama ini hubungan pemerintah daerah dan masyarakat adat Baduy sangat baik dan harmonis. Tujuan pariwisata yang sedang ditata bertujuan bukan untuk mengeksploitasi suku Baduy.
"Hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat adat Baduy sangat baik dan harmonis. Tujuan kami dalam pariwisata, bukan untuk mengekplitasi masyarakat Baduy," kata Iti Octavia Jayabaya yang ditulis dilaman Instagram miliknya menanggapi pemberitaan adanya surat dari Lembaga Adat Baduy kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta kawasan wisata Baduy dihapus sebagai destinasi wisata, Ahad (12/7/2020).
Menurut dia, pariwisata yang tengah ditata oleh Pemkab Lebak tak bertujuan mengeksploitasi suku yang bermukim di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar tersebut.
Destinasi wisata suku adat Baduy merupakan destinasi wisata budaya, di mana pendekatan yang dilakukan akan melibatkan masyarakat Baduy sebagai subjek dari kebijakan kepariwisataan.
“Bahwa kemudian ada kekhawatiran terhadap kelestarian alam dan lingkungan Baduy berupa ancaman sampah dan pengrusakan lingkungan. Tentu itu menjadi fokus Pemkab Lebak, bahwa alam Wewengkon masyarakat adat Baduy harus benar-benar dijaga dan dilestarikan,” tutur Iti.
Masyarakat adat Baduy merupakan role model living yang tak lagi banyak tersisa di dunia. Dan bahkan menjadi contoh bagi masyarakat dunia dalam hubungan antar masyarakat, termasuk harmoni hubungan manusia dalam memperlakukan alam sebagai bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan.
“Baduy milik Lebak, milik Banten, milik masyarakat Sunda, milik Indonesia, bahkan milik masyarakat dunia. Kelestarian budaya adat Baduy merupakan sebuah keniscayaan yang bukan saja harus kita pertahankan, bahkan harus kita sama-sama perjuangkan (bila dirasa perlu) dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan hanya menjadikan Badui sebagai komoditas) bahan jualan kepentingan sesaat,” tutup Iti.
Diketahui, dalam sepekan terakhir ini masyarakat Kabupaten Lebak dikagetkan dengan pemberitaan adanya surat dari Lembaga Adat Baduy kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang minta kawasan wisata Baduy dihapus sebagai destinasi wisata.
Dalam pemberitaan sejumlah media, disebut bahwa lembaga adat memberikan mandat kepada Heru Nugroho dan tiga orang lainnya. Namun, hal itu kemudian dibantah. Lembaga Adat Baduy menegaskan tak pernah memberikan mandat, bahkan tetua adat tidak mengetahui tentang isi surat yang dibuat tersebut. (PG)*
