Network
“Kalau Al punya komitmen untuk melakukan perbaikan birokrasi, semestinya ia bisa perhatikan sejak awal, siapa saja yang akan pensiun," katanya.
Dengan demikian, seharusnya bisa dilakukan open bidding untuk menentukan jabatan definitif.
Baca Juga: 5 Burung Perkutut ini Konon Pembawa Keberuntungan dan Bertuah bagi Pemiliknya, Menurut Primbon Jawa
"Kemudian lakukan mekanisme open bidding, agar punya pejabat definitif,” katanya.
Namun sebaliknya kata Uday, justru malah di Plt-kan.
"Ini malah dibuat serba di-Plt-kan. Hal ini berakibat langsung pada kinerja para Plt tersebut. Mereka bekerja dalam keresahan,” katanya.
Baca Juga: 5 Kebiasaan Kecil Bikin Bayi Cerdas, Mama Muda Wajib Tahu
Persoalan banyaknya jabatan yang di Plt-kan menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo.
Ia mengingatkan, agar Pj Gubernur Banten melakukan open bidding untuk mengisi jabatan eselon II yang di Plt-kan.“Bisa dilakukan open bidding,” katanya.
Catatan Kabar Banten kurang lebih ada 108 jabatan sekelas Kabid dan Kabag yang dilingkungan Pemprov Banten di Plt-kan.
