Network
KABAR BANTEN – Hubungan antara legislatif dan eksekutif di tingkat Banten semakin panas, bahkan DPRD Banten mengancam akan menggunakan Hak Interpelasi kepada Pj Gubernur Banten Al Muktabar.
Hak Interpelasi kepada Pj Gubernur Banten Al Muktabar akan digunakan oleh DPRD Banten gara-gara adanya kebijakan Pemprov Banten yang dinilai mengusik pihak legislatif.
Ancaman ini tampaknya bukan isapan jempol belaka, mengingat DPRD Banten telah bersiap diri untuk menggunakan Hak Interpelasi kepada Pj Gubernur Banten Al Muktabar.
Pemicu dari amarah DPRD Banten hingga ancam akan menggunakan Hak Interpelasi kepada Pj Gubernur Banten, adalah masih diberlakukannya surat edaran atau SE Pj Sekda Banten M Tranggono soal optimalisasi pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun 2023.
DPRD Banten marah besar menyikapi SE Pj Sekda Banten masih tetap diberlakukan oleh M Tranggono.
Karenanya, DPRD Banten ancam akan menggunakan hak interpelasi tersebut.
“Kami akan jalankan hak interpelasi,” ujar Anggota DPRD Banten Ali Nurdin, Kamis 9 Maret 2023.
Kata Anggota DPRD Banten Ali Nurdin hak interpelasi bakal digunakan demi menjaga marwah lembaga DPRD Banten.
“Demi marwah lembaga DPRD Banten,” ujar Anggota Komisi 4 DPRD Banten Ali Nurdin itu.
Hal itu bakal ditempuh lantaran permintaan DPRD Banten agar Pj Sekda Banten M Tranggono mencabut SE tersebut, tidak digubris.
Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo menegaskan, DPRD Banten menilai, SE Pj Sekda Banten tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
”Ini surat dari sekda engga ada dasarnya. Surat yang melawan APBD 2023 yang diketok DPRD dan dievaluasi kemendagri,” katanya.
Budi Prajogo menjelaskan, jika Pj Sekda Banten M Tranggono niat untuk mengevaluasi APBD 2023, seharusnya, dilakukan dalam APBD perubahan 2023.
”Kalau Sekda ada agenda untuk penghematan. Meskinya itu dibicarakan di perubahan APBD. Bukan sekarang,” katanya.
Seharusnya kata Budi Prajogo, APBD 2023 yang sudah disepakati Pemerintah Banten dan DPRD Banten dalam paripurna, dijalanlan, bukan sebaliknya malah mengeluarkan SE.
“Jadi kalau Sekda tidak mau melaksanakan APBD sesuai yang disepakati di Paripurna,” katanya.
“Kita akan menggunakan hak-hak kita yang mungkin untuk kita sampaikan di DPRD. Kita untuk bersikap, semua kemungkinan bisa kita lakukan. Nanti kita akan rumuskan dengan pimpinan,” katanya.
Saat ini lanjut Budi Prajogo, sedang menginpentarisir perencanaan yang terdampak SE Pj Sekda Banten M Tranggono.
”Sementara ini kita menginventarisir di masing-masing komisi. Mana yang terdampak oleh surat edaran ini,” katanya.***
