Network
"Sehingga dari hasil koordinasi kami dengan DPMPD, kami sepakat untuk melimpahkan ini ke Kejaksaan Negeri Pandeglang, agar sejumlah desa tersebut melunasi tunggakan iuran di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau total iuran yang kami tagihkan itu kurang lebih sekitar Rp500.000.000," sambungnya.
Lebih lanjut Lini menyampaikan, hari ini pihaknya mengundang 51 kepala desa dari total 113 desa yang memiliki tunggakan atau piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan.
"Jadi yang hari ini kami undang ada 51 desa sementara yang hadir hanya 26 desa dari total keseluruhan sebanyak 113 desa yang memiliki tunggakan atau piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dari 26 desa itu sudah berkomitmen untuk melakukan pembayaran iuran, dan ada beberapa yang sudah melunasi tunggakan iuran sampai dengan periode Desember 2022," tandasnya.***
