Network
KABAR BANTEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengajukan pinjaman senilai Rp 4.121.286.306.510,00 kepada perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Pinjaman untuk pemulihan ekonomi nasional tingkat daerah tersebut, rencananya akan disalurkan pada APBD Perubahan 2020 dan APBD Tahun Anggaran 2021.
Untuk diketahui, PT Sarana Multi Infrastruktur berdiri pada 26 Februari 2009, adalah perusahaan pembiayaan khusus infrastruktur yang didirikan untuk menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk mendukung skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha. Perusahaan tersebut berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca Juga : Tutupi Kekurangan Anggaran, Pemprov Banten Berencana Ngutang
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, sebagai daerah pemekaran tingkat kemandirian daerah Provinsi Banten berada di posisi nomor dua. Demikian pula dengan pengelolaan pencegahan korupsi Pemprov Banten mendapatkan anugerah posisi ketiga dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sesuai dengan tema RKP 2021, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan penekanan kepada prioritas nasional yaitu infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. Pemprov Banten menetapkan tema RKPD perubahan 2020 Provinsi Banten yaitu pemulihan ekonomi dan sosial," katanya.
Tema yang menjadi landasan untuk mencapai RKPD 2021 Provinsi Banten yaitu akselerasi daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemantapan infrastruktur.
"Untuk itu, prioritas Provinsi Banten yang ketiga yaitu penguatan interkonektivitas melalui pembangunan infrastruktur menjadi sangat vital dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.
