Network
SERANG, (KB).- Pemprov Banten berencana mengajukan pinjaman dana kepada pemerintah pusat untuk menutupi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek yang sudah dicanangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Sebab, APBD Banten 2020 berkurang sebesar Rp 2,15 triliun dari target Rp 12,61 triliun.
Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Banten, dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar gubernur mengenai Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, di Ruang Paripurna DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (28/7/2020).
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, rencana pinjaman itu muncul saat dirinya rapat bersama Presiden RI Joko Widodo, yang di antaranya membahas pemberian pinjaman kepada daerah yang mengalami penurunan pendapatan. Pinjaman itu akan diberikan tanpa bunga melalui Kemenkeu.
"Untuk memperkuat anggaran kita 2021 atau paling tidak perubahan (APBD 2020). Pinjaman tanpa bunga yang memang ada di Departemen Keuangan (Kemenkeu)," katanya.
WH mengatakan telah menyampaikan kepada Presiden RI bahwa Pemprov Banten memang mengalami kesulitan keuangan. Cash flow pemprov terganggu, karena dana kasda pemprov yang tersimpan di Bank Banten tidak dapat digunakan. "Ini yang digunakan bantuan modal," ujarnya.
