Network
KABAR BANTEN – Penjabat atau Pj Gubernur Banten Al Muktabar menyebut penanganan kemiskinan dan pengangguran di Banten mendapat apresiasi dari Mendagri Tito Karnavian.
Hal itu disampaikan Al Muktabar usai menerima Keputusan Presiden (Keppres) tentang perpanjangan masa jabatan sebagai Pj Gubernur Banten, yang diserahkan langsung oleh Mendagri Tito karnavian di Jakarta, Jumat (12/5/2023).
Selain kemiskinan dan pengangguran, kata Al Muktabar, Mendagri juga mengapresiasi penanganan stunting dan pengendalian inflasi di Provinsi Banten.
Baca Juga: Senyum Semringah Al Muktabar Usai Ditunjuk Lagi Jadi Pj Gubernur Banten, Begini Katanya
Al Muktabar mengatakan, ada beberapa amanah yang diberikan Mendagri kepadnya.
“Mendagri juga mengapresiasi atas segala capaian yang telah dilakukan selama ini seperti penanganan stunting yang cukup baik, pengendalian inflasi yang masih berada di lima besar terendah secara nasional,” ucap Al Muktabar.
“Kemudian pengangguran yang menurun, kemiskinan dan beberapa hal lainnya,” ucapnya menambahkan.
Diketahui, perpanjangan masa jabatan Pj Gubernur Provinsi Banten Al Muktabar itu tertuang dalam Keppres RI Nomor 39/P Tahun 2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur.
Selain penyerahan Keppres, Mendagri juga melantik Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrullah dan Pj Gubernur Provinsi Gorontalo Ismail Pakaya.
Penyerahan Keppres perpanjangan jabatan juga diberikan kepada Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Paulus Waterpauw.
Baca Juga: Pengangguran di Banten Tertinggi Tingkat Nasional, Lulusan SMA Jadi Penyumbang Terbanyak
Ia mengaku akan menjalankannya dengan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan dan batas kewenangan yang dimiliki.
"Jabatan ini adalah amanah dan kepercayaan yang harus dijunjung tinggi. Tentu atas amanah itu kita akan melaksanakan dengan berupaya semaksimal mungkin pada batas kemampuan dan kewenangan yang ada," kata Al Muktabar.
Al Muktabar juga memohon doa dan dukungan dari masyarakat Banten.
“Agar apa yang sudah dicapai dapat lebih ditingkatkan, minimal dipertahankan,” ucapnya.
“Kemudian cascading birokrasi berdampak harus terus kita implementasikan sehingga kemanfaatan negara hadir memberikan layanan semakin terasa dimasyarakat. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik," tuturnya menambahkan.***
