Network
KABAR BANTEN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengundang calon petahana Pilkada Serentak 2020 di Banten. Lembaga antirasuah ini akan memberikan pengarahan tentang bantuan sosial (bansos), agar tidak digunakan untuk kepentingan kampanye pilkada.
Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa 18 Agustus 2020.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, di beberapa daerah telah mengemuka tentang bansos yang digunakan untuk kampanye. Menurut dia, penggunaan bansos untuk kampanye bukan boleh dan tidak boleh, melainkan etis dan tidak etis.
“Kami (KPK) bilang bukan soal boleh atau tidak boleh, tapi masalah etis dan tidak etis,” katanya saat penyampaian secara virtual.
Karena itu, pihaknya berencana memanggil petahana atau kepala daerah yang ikut mencalonkan kembali pada Pilkada Serentak 2020 di Banten. Pihaknya akan menyampaikan tentang bansos, agar tidak terjadi penyalahgunaan.
“Tentu saja (kepada) petahana kami akan sampaikan,” ujarnya.
Baca Juga : Amankan Pilkada Serentak 2020, Polda Banten Terjunkan 3.302 Personel
Terkait dengan pencegahan korupsi, alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) tersebut menjelaskan, akan lebih kuat jika dilakukan oleh pemda masing-masing. Sebab, pemda sendiri yang mengetahui secara detail kondisinya masing-masing. Sementara, KPK hanya memantau dari jauh dan bisa membantu untuk mengakeselerasinya.
“Oleh karena kabupaten/kota maupun provinsi pernah merasakan inspektorat yang kuat, itu sangat membantu. Kami mohon inspektorat diperkuat,” ucapnya.
Bupati Pandeglang Irna Narulita menuturkan, arahan KPK akan menjadi rambu-rambu, agar tidak menyalahi aturan dalam penyaluran bansos.
“Jadi, saya lebih lega apabila kami betul-betul diundang empat petahana ini yang memang ada pesta demokrasi di sana. Sebelum kami, saya selaku petahana dan juga calon akan cuti di akhir September, semoga saja diundangnya sebelum kami semua yang ikut cuti ataupun bisa diwakili oleh pejabat plt (pelaksana tugas) nanti,” tuturnya.
Baca Juga : Di Pilkada Serentak 2020, Politik Uang dan Netralitas ASN Paling Rawan
Ia juga bicara mengenai Camat Cigeulis, Kabupaten Pandeglang yang jadi perbicangan akibat mengajak memilih kembali dia dalam Pilkada Pandeglang. Menurut dia, kejadian itu tidak perlu dibesar-besarkan, karena sudah menjadi hal wajar jika ada seseorang yang meminta doa untuk dia yang akan maju kembali di pilkada.
“Jadi, semua dibahas hal-hal yang tidak perlu. Harusnya yang produktif lebih banyak yang diangkat. Kan mendoakan ibunya akan mencalonkan kembali, mohon doanya yah. Jadi, hal-hal tersebut, saya lebih kepada positive thinking, karena nanti akan turun imunnya Camat Cigeulis, karena sedang betul-betul mengawal program pembangunan,” katanya.
Untuk antisipasi kejadian serupa di kemudian hari, dia memastikan telah melaksanakan aturan dalam penyaluran bansos. Ia tak ingin main-main, karena urusannya dengan KPK.***
